TRIBUNNEWS.COM-Kalimantan Barat (Kalbar) Tak kurang dari 7.896 penyelenggara pemilu melakukan uji cepat dan 11 di antaranya dinyatakan responsif Covid-19. Ramdan, Provinsi Kalimantan Barat, mengatakan tes cepat telah dilakukan terhadap penyelenggara pemilu di tujuh kabupaten dengan tujuan mengatasi virus covid-19.

“KPU, Sekretariat, PPK, PPS, PPDP dari 7 daerah (tes cepat dilakukan),” Ramdan mengutip siaran langsung kementerian di YouTube. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Minggu (19 Juli 2020) .

Baca: Menristek: Rapid test adalah alat skrining, bukan diagnosis Covid-19 dalam persiapan Pilkada 2020 Dalam rapat koordinasi dan pembekalan kepada Pokja Covid-19, Ramdan merinci jumlah penyelenggara pemilu yang berjumlah 16.470 orang.

Sebanyak 7.894 telah menjalani pengujian cepat, tidak lebih dari 8.576, dan masih dalam proses.

Dari total 7.894 penyelenggara pemilu. Tes cepat dilakukan, dan hasilnya tidak ada respon sampai 7883, dan 11 orang dalam keadaan reaktif.

Sebelas orang diketahui berada dalam keadaan reaktif, dan kemudian dilakukan pengukuran isolasi independen.

Terkait anggaran NPHD 7 daerah, Ramdan yang didistribusikan di 6 daerah telah mengalihkan 100% sisa Kabupaten Sambas dan akan ditransfer menjadi 100% pada Senin (20 Juli 2020).

“Jumlah total NPHD yang ditransfer adalah Rp 235.030.711.550. Ramdan menceritakan persentase Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang melakukan kunjungan kerja ke Pontianak.

Adapun pelaksanaan di 7 Pada tahap implementasi kabupaten, APBN mendukung kesepakatan pengelolaan Covid-19 untuk memberantas agen Covid-19 dan menyalurkan Rp.26.025.950.900. – “Jadi totalnya Rp 261.056.662.450,” ujarnya.