Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Tito Karnavian) mengungkapkan, ada 204 pemerintah daerah yang harus meloloskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) dan anggaran tambahan terkait pemilihan kepala daerah pada periode yang sama tahun 2020.

Tito mengungkapkan hal tersebut dalam rapat kerja gabungan dengan Komite Kedua Republik Demokratik Rakyat, Menteri Keuangan Sri Muliani, dan Ketua Kelompok Kerja Manajemen Doni Monardo untuk Percepatan Covid-19.

“Jadi, di 204 wilayah padat penduduk, total tambahan APBN yang dibutuhkan 10.220 crore,” kata Tito online, Kamis (6/6/2020).

“Rinciannya KPUD informasi 908,44 miliar rupiah, luas Bawaslu 76,36 miliar rupiah, dan anggaran keamanan 357,8 miliar rupiah. Ini masih menunggu revisi perjanjian kesehatan. Tambah.

Baca: Bahas juga Pilka Pilkada, Panitia II Republik Demokratik Rakyat Demokratik II mengundang Menteri Keuangan dan Ketua Satgas Keseluruhan, Tito menyatakan APBN membutuhkan dana sebesar Rs 14.110 crore, termasuk penyelenggaraan Pilkada dan Pilkada.

Anggaran pusat sendiri membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp391 miliar.Selanjutnya, anggaran tambahan akan dialokasikan kepada KPU pusat, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Seperti diketahui, Partai Rakyat Pusat mengusulkan tambahan Anggarannya 129 miliar rupiah, Bawaslu 323 miliar rupiah, dan DKPP 39 miliar rupiah.

“Sebanyak 76 daerah tidak lagi membutuhkan APBN dan APBD lagi, tetapi menutupi atau mengisi hibah daerah yang disederhanakan Protokol Naskah Protokol (NPHD), “kata Tito.

Meski harus ada 21 daerah yang bisa ditambah APBD, 42 daerah butuh APBD dan APBN lebih, dan 65 daerah butuh dukungan APBN. Sebaliknya , Ada 66 daerah lain yang tidak masuk dalam penghitungan ini.

“Sebanyak 66 daerah lainnya masih berkomunikasi dengan KPU dan Bawaslu, akan kami upayakan secepatnya. Itu harus dilakukan, “katanya.