Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Alokasi anggaran pemerintah untuk penanggulangan Virus Corona (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mendapat banyak kritikan.

Maksud utama kritik tersebut adalah anggaran Covid-19 yang tiba-tiba naik tanpa dasar perhitungan yang tepat, yang membuktikan bahwa pemerintah tidak memiliki konsep yang jelas tentang pengelolaan anggaran nasional.

“Pada Rabu, Hardjuno Wiwoho dari Jakarta, Direktur Pusat Komunitas Sejahtera (HMS) Center, mengatakan:” Rancangan anggaran Covid-19 membingungkan, begitu pula Menteri Keuangan (Menkeu) Sen Mulyani ( 6 17/2020) .

Baca: Formulir Tim Khusus, Kapolri Mengkriminalisasi Semua Pihak yang Menyalahgunakan Anggaran Covid-19

Sebelumnya, Pemerintah Gunakan Anggaran untuk Penanganan Dampak Covid-19 Kenaikan dari Rp 677,2 triliun menjadi USD 695,2 triliun akan dialokasikan untuk proyek pembiayaan korporasi serta departemen, lembaga (K / L), dan pemerintah daerah (Pemda).

Sri Mulyani merinci total anggaran 695,2 triliun rupee, termasuk 875,5 miliar rupee untuk perawatan kesehatan. , Jamsostek Rp. 9 triliun rupee, insentif bisnis 120,61 triliun rupee, UKM 123,46 triliun rupee, pembiayaan komersial 53,57 triliun rupee, 106,11 triliun rupee untuk layanan K / L, dan pemerintah daerah. Edisi 54 tahun 2020. Biaya pengobatan Covid-19 mengalami kenaikan, kata Sri Mulyani dalam video conference pada Selasa, 16 Juni 2020.

Hardjuno mengaku terkejut dengan kenaikan anggaran ini. Perubahan anggaran ini dilakukan dalam waktu singkat.

Menurut catatannya, hingga Mei 2020, alokasi anggaran awal untuk penanggulangan Covid 19 hanya Rp 405,1 triliun. -Lalu, kata dia, angka itu tiba-tiba meningkat menjadi Rp 641,1 triliun.