JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah Indonesia menyetujui 102 pemerintah kabupaten / kota yang saat ini berada atau dideklarasikan di Kawasan Hijau melalui working group untuk mendorong penanganan COVID-19 guna melaksanakan anti COVID-19. – Menurut Choco ยท Laporan Presiden Widodo kepada Ketua Pokja Doni Monado tanggal 29 Mei 2020.

“Kemarin, 29 Mei 2020, Presiden Jokovy memerintahkan Ketua Satgas Duny untuk memberitahu Graha agar mempercepat penanganan COVID-19 ke media center Kelompok Kerja untuk mengesahkan 102 kabupaten yang saat ini berada di zona hijau / Pemkot melaksanakan kegiatan masyarakat yang produktif dan aman. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (30/5).

102 kabupaten meliputi Provinsi Aceh, 14 kabupaten / kota, Sumatera Utara Terdapat 15 kabupaten / kota, sedangkan Rio memiliki 2 kabupaten dan 3 kabupaten, Jambi 1 kabupaten, Be ngkulu 1 kabupaten, Sumatera Selatan 4 kabupaten / kota, Bangka Belitung 1 kabupaten / kota dan Lampang 2 kabupaten. .

Kemudian Provinsi Jawa Tengah memiliki 1 Kota, Kalimantan Timur, 1 Kabupaten, Kalimantan, Sulawesi Utara 1 Kabupaten, Gorontalo 2 Kabupaten, Kabupaten Kabupaten, Sura Sulawesi Barat Tengah, 1 kabupaten di Sulawesi Barat, 1 kabupaten di Sulawesi Selatan, 1 kabupaten di Sulawesi Tenggara, 5 kabupaten / kota.

Selain itu, Nusa Tenggara Timur memiliki 14 kabupaten / kota, Maluku Utara, 2 kabupaten, Maluku, 5 kabupaten / kota, Papua, 17 kabupaten / kota dan 5 kabupaten / kota di Papua Barat.

Selama proses implementasi, Doni Monardo yang juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Negara (BNPB) sangat berharap setiap daerah / kota dapat terus mengikuti rekomendasi pemerintah untuk selalu menegakkan protokol sanitasi secara ketat, tetap waspada dan selalu waspada terhadap COVID-19 Selain itu, Duny mengimbau setiap daerah untuk memperhatikan aturan TES skala besar, agresif, mengisolasi ketat, dan menyembuhkan pasien COVID-19. Di saat yang sama, Selaku Pimpinan Pokja Daerah, Doni melalui FORKOPIMDA dan Panitia Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD) melibatkan seluruh komponen “Pentahelik”, baik pemerintah, perusahaan, akademisi, sosial dan media massa. Ahli kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia, ahli epidemiologi, ahli kesehatan masyarakat, tokoh agama, budayawan atau humanis, tokoh masyarakat, ahli di bidang ekonomi kerakyatan, pers daerah, pelaku bisnis, dan tentunya DPRD, melalui kerjasama, berdasarkan Pendekatan lima heliks komunitas, “kata Doni.