Reporter Tribunnews Taufik Ismail melaporkan-TRIBUNNEWS. Kepala Staf Kantor Berita Jakarta Moeldoko membantah bahwa pembentukan komite politik yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menunjukkan bahwa pemerintah hanya fokus pada pengendalian dampak ekonomi dalam memerangi pandemi Covid-19.

Menurut Moeldoko, pemerintah masih fokus pada pengelolaan kesehatan dan tidak meninggalkan bidang ekonomi dan sosial.

“Jadi tidak tepat jika pemerintah hanya fokus pada bidang ekonomi. Namun, bidang kesehatan menjadi prioritas penanganan tanpa meninggalkan bidang ekonomi, sosial dan keuangan,” kata Moeldoko kepada kantor KSP di Jakarta. , Kamis, (23/7/2020).

Baca: Update 23 Juli: 1.453 pasien positif Covid-19 dirawat di RS Wisma Atlet

Menurut mantan Panglima TNI itu, CoNP-19 dan Komite Kebijakan Manajemen Pemulihan Ekonomi Nasional berafiliasi Dalam kelompok kerja penanganan Covid-19 yang dipimpin oleh CEO BNPB Doni Monardo. Toh, menurut dia, fokus pengelolaan pemerintah terhadap Covid-19 tercermin dari anggaran yang dialokasikan untuk merespons pandemi, mulai dari anggaran medis hingga anggaran bantuan sosial hingga anggaran stimulus ekonomi. -Semuanya siap. Diskusikan “Mengapa pemerintah lebih menyukai kesehatan, mengabaikan ekonomi, dan mengapa ia menyukai kesehatan”? Secara struktur, terlihat jelas bahwa fungsi dan peran Padoni mantan ketua pokja masih tergabung dalam organisasi Copple yang baru, ”ujarnya.

Baca: Update day: tambah 1.906 orang, hari ini responnya terhadap Covid- Jumlah total 19 pasien positif adalah 93.657

Sebelumnya, guna mengimbangi pengelolaan Covid-19 dan pemulihan perekonomian nasional yang terkena pandemi, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2020 tentang Komisi Penanggulangan Virus Corona tahun 2019. Penyakit (Covid-19) dan pemulihan ekonomi negara.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan penanganan Covid-19 K Omite dan pemulihan ekonomi negara.

Menurut Pramono, panitia pengarah bertanggung jawab langsung kepada Presiden.- — “Oleh karena itu, Presiden mengontrol, mengawasi, dan mengontrol langsung semua kebijakan terkait pengelolaan pemulihan ekonomi nasional Covid -19”, kata Pramo di Istana Kepresidenan Jakarta, tidak akan menerimanya, Selasa (21/7/2020).