Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Ketua Kelompok Kerja Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo menyatakan penerapan aturan 2 jam untuk mesin sipil (ASN), pegawai BUMN dan pegawai swasta Jabodetabek belum maksimal. Pengumuman Pokja Percepatan Penanganan Covid-19 No.8 Tahun 2020. Pemberitahuan itu dikeluarkan pada pertengahan Juni 2020. Namun, Doni mengakui aturan tersebut tidak berlaku. Ikut Sosialisasi Berbahaya Covid-19

Baca: Ketua Kelompok Kerja: Covid-19 Bukan Konspirasi, Tapi Malaikat Kehidupan

“Kami sebarkan karya ASN Kalau policy time nanti kita lihat ada dua tim kerja. Memang kita tidak melihat yang terbaik, “kata Donny, Senin (13/7/2020) di Panitia Kedelapan DPRD Kota Senayan dan Kongres DPR. Diumumkan pada rapat kerja. -Duny memberitahu beberapa kementerian bahwa instansi dan perusahaan belum sepenuhnya diberitahukan, dan bagaimana pembagian waktu kerja antara kedua tim.

“Beberapa instansi belum sepenuhnya melaksanakan pembagian kerja ini, tetapi sudah meningkat (berlaku aturan ini) sebelum surat edaran itu dikeluarkan,” ujarnya.

Doni meminta seluruh instansi, kementerian, dan pimpinan bisnis untuk menerapkan aturan tersebut dalam dua tahap. Duny mengatakan, jika berisiko menjadi korban Covid-19 yang fatal dengan penyakit penyerta, sebaiknya Anda tetap di rumah.