Laporan wartawan Tribunnews.com Fransikus Adhiyuda-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah menjamin tidak akan memberlakukan imunisasi kelompok saat bergerak menuju normal baru saat wabah virus Corona atau Covid-19. -Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menegaskan bahwa masyarakat harus menerapkan langkah-langkah sanitasi yang ketat untuk mencapai normal baru .

Baca: Global Corona Update 19 Juni 2020: Sebanyak 8,5 juta orang di seluruh dunia terinfeksi AIDS, Indonesia peringkat 30- -Ini disampaikan Fadjroel secara virtual Kamis (18/6/2020) dalam webinar “Mengukur Upaya Pemerintah Kelola Covid-19”.

“Apakah pemerintah menggunakan metode imunisasi kelompok? Kata Fadjroel, tentu saja tidak.

Imunisasi kelompok adalah konsep epidemiologi, yang menggambarkan situasi di mana masyarakat cukup kebal terhadap penyakit tersebut Oleh karena itu, penularan tidak akan menyebar di antara penduduk. — Fadjroel menjelaskan jika pemerintah menerapkan pembebasan blok pada saat seperti itu, mengapa Kelompok Kerja Kepresidenan Nasional Chokovy, Kelompok Kerja di 34 provinsi, dan 495 daerah / kota di Indonesia Fadjroel mengatakan ada 185 laboratorium yang digunakan untuk uji PCR 19 pasien Covid di Rumah Sakit Rujukan Darurat (RS) Panti Olahragawan Kemayoran dari Pulau Galang hingga Pulau Sebaru. -Fadjroel juga Mengungkapkan keseriusan pemerintah menghadapi pandemi ini .

Baca: Tanggapan pengadilan terhadap artikel bercanda Yenny Wahid tentang Gus Dur berujung pada penyidikan polisi

Salah satu langkah yang sedang diambil adalah pandemi ini Uji skala itu setiap hari mencakup 20.000 orang. Ia mengatakan: “Kalau kita menghormati blok imun, Presiden Jokowi tidak akan bisa mengajukan tugas. Tugasnya adalah melakukan hingga 20.000 tes per hari di bulan Juni. “