TRIBUNNEWS. Jakarta, COM-Palace enggan mengomentari rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni menghentikan sementara pelaksanaan program izin kerja (gelombang 4). Kartu pegawai Denni Puspa Purbasari.

“Masalahnya sangat serius dan terkait dengan kementerian atau lembaga terkait. Hal itu terkait dengan kartu pra kerja Bu Denim Purbasari, kecuali kartu pra kerja PMO.” Juru bicara kepresidenan Fadjroel Rachman (Rachman), Jumat (2020) 19 Juni) kepada wartawan.

Begitu pula dengan Dini Purwono, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum. Ia meminta saran dari organisasi anti-Semit dari Kementerian Ekonomi yang memiliki program izin kerja. — Baca: Pelatihan program kartu prakualifikasi KPK bisa merugikan negara

Di saat yang sama, Denni Puspa Purbasari, Direktur Eksekutif eks pegawai pengelola dan implementasi program kartu, tak menanggapi saran informasi WhatsApp tentang KPK.

Sebelumnya, KPK merekomendasikan untuk menghentikan sementara program kartu pra kerja. “Online bisa jadi fiktif, tidak efisien, dan merugikan kepentingan keuangan negara,” kata Alex dalam laporan penelitian KPK terkait kartu pra-kerja Gedung Merah Putih KPK yang dilakukan di Jakarta, Kamis (18/6/2020). Hal ini disinyalir karena diklat merupakan metode dan belum ada mekanisme untuk memantau penyelesaian sebenarnya dari peserta diklat. KPK juga memperoleh banyak kesimpulan tentang sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga diklat, sekalipun peserta tidak menyelesaikan keseluruhan yang diseleksi program pelatihan.

“Sekalipun peserta tidak menyelesaikan semua pelatihan yang dibeli, mereka tetap akan diberi penghargaan. Oleh karena itu, pemerintah negara bagian akan tetap membiayai pelatihan yang tidak diikuti peserta,” kata Alex. Sebelumnya, “Corruption Watch” di Indonesia juga melakukan studi serupa terhadap kartu pra-kerja Daniel Kraft (Dan ICW). Banyak lembaga pelatihan yang meragukan kredibilitas mereka dalam memberikan pelatihan online. Terintegrasi dalam kartu pra-kerja.

Pada saat yang sama, 10,2% orang sangat menentangnya. Adapun 25,3% responden setuju dengan rencana tersebut, sedangkan 4,5% sangat setuju dengan rencana tersebut. Jika setuju dan tidak setuju digabungkan, 48,9% responden tidak setuju. Tingkat kesepakatan adalah 29,8%. 21,4% lainnya tidak memilih tahun apa pun dan tidak menanggapi.