Reporter Jakarta Tribunnews.com Glary Lazuardi melaporkan-TRIBUNNEWS.COM, Jakarta-Upaya penyaluran bantuan sosial kepada warga terdampak pandemi virus corona 2019 (Covid-19) rentan disalahgunakan.

Oleh karena itu, jika ditemukan pelanggaran hukum, disarankan agar aparat penegak hukum mengawasi dan menegakkan hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020, yang mencakup penggunaan data perlindungan sosial (DTKS) yang lengkap dan data non-DTKS untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.

DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial adalah data yang digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat di seluruh nusantara.

Bacaan: Babak Baru Kasus Pembunuhan di Medan, Hakim Pengadilan Negeri mengatakan bahwa anak tersebut dipegang bokong Jamaluddin saat log in .

Bacaan: Sau Arab Mengatakan Sahnya Sholat di Masjid (Kecuali Mekkah) Party-Read: Profil Nadin Amizah, namanya menjadi populer di Twitter dan merilis album baru di hari ulang tahunnya- “Jika ada tanda-tanda staf administrasi dan pelanggaran, terutama saat menangani Covid-19 Kiprah pemerhati korupsi Khoirul Anam korup, dan penegak hukum harus aktif memantau pelaksanaan penanggulangan Covid-19 dan mengambil tindakan tegas (27/5/2020), Rabu. Menanggapi pandemi Covid-19, pemerintah pusat Pemerintah daerah memberikan kesempatan untuk menentukan status larangan sosial skala besar (PSBB) di daerahnya masing-masing.

Baca: Arab Saudi memperbolehkan sholat berjamaah di masjid, tapi di Mekkah

Baca: Profil Nadin Amizah, Namanya Makin Populer di Twitter Usai Rilis Album Baru di Hari Ulang Tahunnya-Bacaan: Siap Terima Akal Sehat Baru di Jogja, Wisatawan Dipaksa Patuhi Arus Regulasi Kesehatan-Baca: Yunarto Wijaya Ungkap Alasan Anies Tak Memulangkan Pemudik ke Jakarta dengan Teungku Zul Tulis Pedas-Namun, kata dia, penerapan PSBB harus dievaluasi. Ia mencontohkan penerapan PSBB di Jabar Situasi.Setidaknya ada empat hal yang menjadi fokus perhatian. -Pertama, saat melaksanakan kebijakan PSBB, Pemerintah Kota / Bupati Jawa Barat dinilai belum melaksanakan kebijakan PSBB secara optimal. Anggaran Bupati / Pemkot untuk rencana penanggulangan Covid-19 Distribusi.

Ketiga, pendistribusian bansos kepada masyarakat miskin dan terdampak tidak lancar.

Keempat, koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan dan pemerintah tidak efektif.Tingkat pendataan yang berbeda pada masyarakat non-DTKS

Dikatakannya untuk itu, diperlukan kampanye “pemantauan bersama” untuk memantau penganggaran penanggulangan Covid-19 agar anggaran dan pengawasan tidak terkait dengan pelaksanaan kebijakan penanggulangan Covid-19. Badko HMI Jabar bertanggung jawab Orang-orang berkata: “Dorong pemerintah untuk transparan dan terbaik untuk mengatasi Covid-19. Ia mengimbau semua pihak untuk saling membantu dalam aliansi, melalui peningkatan simpati dan upaya bersama, agar pandemi cepat berlalu.