Pengurus Pokja TRIBUNNEWS.COM-Covid-19 meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegakkan aturan dan regulasi sanitasi.

Juru bicara kelompok kerja Wiku Adisasmto mengungkapkan hal ini. .– Wiku mengatakan bahwa penyelenggara pemilu perlu tegas menghindari potensi terjadinya cluster.

“KPU dan KPUD harus melaksanakan aturan perjanjian sanitasi yang mereka buat selama penyelenggaraan pilkada.” Kompas.com, Selasa (9/08/2020) .

Baca: Penyelenggara Pemilu menyerukan tindakan tegas terhadap calon yang melanggar Protokol Covid-19 dalam Pilkada

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengulas masalah pencegahan cluster virus Pilkada.

Inilah penataan kesehatan dan pemulihan ekonomi yang diadakan pada rapat paripurna kabinet untuk memperkuat reformasi pada 2021. Akan dilaksanakan di Istana Negara Jakarta pada Senin (9 September 2020).

“tanya saya, Itu Menteri Dalam Negeri yang semua yang berkaitan dengan gugus pilkada ditolak mentah-mentah. Polri juga membenarkan soal ini, yakni aturan main Pilkada. “

” Karena sudah jelas dalam PKPU (peraturan KPU), Jelas sekali. Oleh karena itu, menurut saya ini akan menjadi peringatan yang berat di masa mendatang, “kata Jokowi seperti dikutip laman Presidentri.go.id.

Baca: Wakil Bupati Agam Positif Covid-19 Kunjungi Daftar Pilkada KPU 2020. Selain itu, Jokowi juga memerintahkan pelaksanaan swab test atau pelaksanaan swab test lebih terencana. Sehingga bisa bersatu di Indonesia.