Anggota Pansus IX DPR RI dari Fraksi TRIBUNNEWS.COM-PKS Jakarta Netty Prasetiyani mengenang, normal baru tidak bisa dimaknai sebagai pemulihan kebebasan bergerak sebelum pandemi Covid-19.

Karena pandemi virus corona masih ada dan masih ada risiko penularan.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah membuat perencanaan matang sebelum menerapkan standar baru.

“Gunakan metode ilmiah untuk merumuskan kebijakan dan jangan menggunakan emosi,” kata Netty kepada wartawan, Senin (8 Juni 2020).

Baca: Di Daerahnya Kasus Bayi Covid-19 Terjadi di PKS: Pemerintah Jangan Gegabah Membiarkan Normal Baru

Ketua Kelompok Covid-19 Fraksi PKS DPR RI Ingatkan Pemerintah agar Pemerintah Jangan Diskusikan standar berita dengan santai.

Pemerintah diminta menyiapkan spesifikasi kuantitatif dan kualitatif serta draf final.

“Perencanaan dan finalisasi ini harus jelas dari pusat ke daerah, terutama daerah yang masih menghadapi Covid-19. Dia menyimpulkan:“ Jangan sampai kita mengganti normal baru. Padahal kita sedang badai. “