JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Dahnil Anzar Simanjuntak (Dahnil Anzar Simanjuntak) menanggapi banyak pihak terkait penunjukan Kementerian Pertahanan untuk mengelola pusat makanan (Kalteng) di Kalimantan. kekacauan. Kabupaten Pangan Kalimantan adalah salah satunya. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah potensi krisis pangan pasca pandemi Covid-19 yang merupakan potensi ancaman nonmiliter bagi negara. -Dahnil menjelaskan, sudut pandang yang digunakan Departemen Pertahanan sebagai departemen utama pengembangan food estate di Kalteng adalah pandangan Undang-Undang Nomor 3 tentang Ketahanan Nasional tahun 2002. Dalam pasal khusus 6 undang-undang tersebut berbunyi: “Dengan memperkuat dan mengembangkan kemampuan, pencegahan nasional dan nasional serta upaya mengatasi berbagai ancaman, pertahanan negara terjamin.” Dalam videonya yang diunggah melalui akun Instagram resmi @dahnil_anzar_si manjuntak , Selasa, 14 Juli 2020. Ancaman non-militer di masa depan. Misalnya, Organisasi Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa krisis pangan disebabkan oleh pandemi, mungkin karena krisis lain harus diramalkan, sehingga harus dihindari. Daniel mengatakan: “Sekarang, salah satu pekerjaan negara adalah menyiapkan kawasan gabah di Kalimantan Tengah.” Danil menjelaskan, kawasan gabah di Kalimantan Tengah merupakan cadangan strategis untuk pertahanan negara. Dahnil mengatakan, pembangunan kabupaten pangan di Kalteng tidak seperti pembangunan yang dicapai fungsi Kementerian Pertanian, Provinsi Brogh, dan kementerian lainnya. — “Cadangan strategis. Cadangan strategis akan digunakan dalam keadaan darurat atau krisis. Misalnya saat persediaan makanan kita ada di perusahaan, ini tidak cukup, seperti dalam keadaan darurat lainnya, jadi seperti strategis Cadangan logistik tersebut nantinya akan digunakan sebagai cadangan logistik strategis di perusahaan, oleh karena itu karena dari perspektif pertahanan negara maka Kementerian Pertahanan ditetapkan sebagai departemen utama. – Selain itu, Dahnil menjelaskan bahwa pada tahun 2002, Kementerian Pertahanan Dalam UU No.3 juga terdapat pasal yang mengatur perlunya koordinasi antara Kementerian Pertahanan dan Departemen Pangan.