Laporan Reporter Tribunnews.com Seno Tri Sulistiyono-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Komite Dewan IX menilai sudah sepantasnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperluas batasan sosial skala besar terhadap identitas (PSBB) dan mengiringi pelonggaran pembatasan. Sektor komersial dan sosial.

Intan Fauzi, Anggota Fraksi PAN dari Panitia Kesembilan DPR, mengatakan dampak pandemi Covid-19 di Indonesia bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi dan sosial kemasyarakatan. — “Masyarakat harus berinteraksi dan ekonomi harus berfungsi, karena jika ekonomi tidak berfungsi, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan bisa berdampak negatif,” kata Intan dalam tautan Tribunnews.com dengan Jakarta: 6/4/2020). – “Oleh karena itu, menurut saya ekonomi harus berbalik, yang mana keputusan yang tepat. Sedikit demi sedikit, kita semua melanjutkan kegiatan produksi untuk meningkatkan produktivitas, tapi kita tetap harus melaksanakan perjanjian sanitasi,” lanjut politisi PAN. Saat ini, pasca pelonggaran PSBB, jumlah sarana penunjang harus ditambah untuk mencegah penyebaran Covid-19, seperti tempat cuci tangan, masker, tanda alienasi, dll. – “Fasilitas umum seperti ini, Yingtan berkata:” Pemerintah yang bekerja, stasiun dan bandara semuanya dikelola oleh BUMN, dan fasilitas harus disiapkan. Jika di kantor swasta, pihak swasta akan menyiapkan fasilitas. Intan bilang: “Gak usah repot, atur waktu, kemampuan, dll. Baca: Dokumen Pemerintah. 47.373 orang di Indonesia berstatus ODP dan 13.416 orang berstatus PDP.