Laporan wartawan Tribunnews.com Fransiskus Adhiyuda-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Juru Bicara Hukum Kepresidenan Purwono mengatakan peningkatan kasus Covid-19 merupakan peringatan terhadap sanksi bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan. Lebih banyak lamaran harus diterapkan.

Dini mengenang Perpres Nomor 6 Tahun 2020, yang diperuntukkan bagi para menteri, TNI, Polri dan pejabat pemerintah daerah, sehingga diambil langkah-langkah untuk melaksanakannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Perjanjian sanitasi. — “Inpres tersebut dikeluarkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesepakatan tersebut. Ini bukti bahwa pemerintah berkeinginan mengurangi penyebaran Covid-19,” kata Dini Purwono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/2). / 17/2020). -Dini mengatakan, menurut data Kementerian Dalam Negeri per 14 September 2020, 394 daerah / kota telah menyelesaikan Perda dan 52 daerah / kota sedang menyelesaikan Perda. da dan 68 daerah / kota tidak.

Dini mengatakan, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan regulasi tentang pemenuhan kewajiban perjanjian kesehatan daerah agar bisa segera melaksanakan operasi justisi. Ia mengatakan: “Tingkatkan disiplin di berbagai daerah sebelum hasilnya dapat diberlakukan.” Bacaan: Selama pandemi Covid-19, minyak kayu putih asli dari Pulau Bulu menjadi Primadora-sebagai bagian dari operasi penegakan hukum. , Pemerintah meminta masyarakat tidak mempertimbangkan kesepakatan kesehatan Justisi. Dalam proses implementasinya, pemerintah juga akan bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk membantu melaksanakan kesepakatan kesehatan di masyarakat dan masyarakat. — Baca: Di Singapura, karena rendahnya angka kematian akibat Covid-19, hanya 27 kematian dari 57.000 kasus – “Kunci sukses mengendalikan penyebaran Covid-19 adalah menjaga kebersihan dalam setiap aktivitas yang dilakukan Regulasi Dini mengatakan: “Masyarakat harus sadar bahwa mereka yang memimpin dalam mencoba mengendalikan ini. “- Sanksi diberlakukan sesuai dengan Inpres No. 6/2020 (Inpres) untuk meningkatkan disiplin dan penegakan hukum dalam regulasi kesehatan. Pencegahan dan penanggulangan Covid-19, dikeluarkan pada 4 Agustus 2020.