JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Wakil Komisaris Polisi Komjen Pol Gatot Eddy Pramono menegaskan, massa atau ejekan yang membatasi perjanjian kesehatan untuk mencegah masuknya Covid-19 ke pasar bukan untuk menjatuhkan sanksi Perda.

“Kata Gatot dalam rapat dengan Komite Rakyat Ketiga Republik Demokratik di Gedung DPR di Jakarta:” Siapa yang akan menjatuhkan sanksi ke depan? ” Nanti ada Satpol PP bahkan peraturan daerah yang sudah disahkan MK. Senin (14/9/2020) Menurut Gatot, polisi tidak akan merekrut preman, melainkan hanya merangkul pimpinannya untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran pasar akan kepatuhan terhadap perjanjian Covid-19.

“Polisi, Bhabinkamtibmas ada di setiap desa, tapi ada banyak pasar di sana. Tidak mungkin (menyimpan semuanya) setiap hari. Tapi ada kepala informal (preman) di sana setiap hari,” kata Gatot. Gatot mengatakan, Jaeger nantinya akan diperintahkan untuk mengingatkan masyarakat di pasar bahwa mereka yang tidak memakai topeng atau menjaga jarak tidak berhak mengenakan denda.

Bacaan: Pengamat memaparkan gagasan Wakil Kapolri untuk melibatkan preman pasar dalam memantau prosedur kesehatan.

“Orang yang tidak memakai masker berkata, ayo pakai masker, orang yang tidak memakai masker. Jaga jarak harus jaga jarak. Gatot berkata:” Menurut saya, menambahkan mereka bersama bisa mengakibatkan putusnya hubungan. mempercepat. -Selain itu, kata Gatot, Polri juga mencakup komunitas lain, seperti perkantoran, ojek, ojek besar, dan komunitas lain yang kepemimpinannya formal maupun informal.

“Satpol PP, Polri bersama TNI, akan berkoordinasi dan menjelaskan bagaimana penerapan kesepakatan Covid-19 yang benar. Angka-angka yang ada bertanggung jawab atas disiplin yang kita terima, bukan penegakan Perda,” kata Gatot.