Laporan reporter Tribunnews.com, Chaerul Umam

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-IX Anggota Fraksi DPR PKS Kurniasih Mufidayati menyerukan kepada pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk melibatkan pemangku kepentingan lain, seperti dinas kesehatan (barang palsu) dan tenaga kesehatan. Dalam hal standarisasi harga uji cepat Covid-19.

“Pemerintah harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk institusi medis, tenaga medis, tenaga ahli dan personel lainnya, dalam mengadopsi kebijakan ini, agar tidak menimbulkan perselisihan,” katanya kepada wartawan, Rabu (2020/07/08).

Baca: Persyaratan Prioritas Komite IX untuk Alat Uji Cepat Covid-19 yang diproduksi secara lokal-Mufida sepakat bahwa pemerintah perlu campur tangan dalam harga uji cepat untuk menghindari terlalu membebani masyarakat.

Untuk menghindari situasi tersebut, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakannya sebagai produk komersial.

Baca: Komite Kesembilan mewajibkan pengembangan alat uji cepat Covid-19 produksi lokal sebagai prioritas- “Pemerintah harus campur tangan dalam harga uji cepat sehingga tidak dapat digunakan untuk tujuan komersial selama pandemi pihak yang tidak bertanggung jawab Produk. “— Selain itu, Mufidah juga meminta pemerintah menyiapkan quick test gratis bagi yang tidak mampu. Lakukan aktivitas yang membutuhkan pengujian cepat.

“Pemerintah memberikan dana tes cepat gratis untuk orang miskin dan mereka yang mungkin menjalani tes cepat independen,” kata Mufidah. Nilai tes tes antibodi cepat tertinggi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan adalah Rp 150.000.

Untuk regulasi, lihat Surat Edaran Uji Antibodi Nomor HK.02.02 / I / 2875/2020.

Peraturan ini sesuai dengan ketentuan Menteri Kesehatan. Kebijakan Terawan yang mewajibkan seluruh awak kapal dan calon penumpang angkutan laut dan udara untuk memberikan sertifikat kesehatan dan hasil uji antibodi cepat saat membeli tiket perjalanan.