JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Ahmad Taufan Damanik (Ahmad Taufan Damanik) meminta Presiden Joko Widodo untuk memikirkan secara mendalam pengelolaan penanggulangan virus corona (Covid -19) Pandemi.

Menurutnya, hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah setelah melakukan pemantauan secara berkala berdasarkan informasi dari berbagai sumber (antara lain media cetak dan elektronik, focus group, persyaratan ahli dan ahli interpretasi, serta dokumen atau informasi biasa). Laporan yang dikeluarkan oleh lembaga swadaya masyarakat dan lembaga penelitian nasional dan internasional. .

Baca: Terbit Ingub 45/2020, Anies berharap bisa mengembangkan ekosistem seni saat pandemi

“Komnas HAM mengusulkan agar Presiden melakukan refleksi menyeluruh atas tata kelola penanggulangan Covid. Ia mengatakan, Rabu Pernyataan itu berbunyi: “Pandemi -19 telah menetapkan Perppu sebagai dasar hukum penanganan pandemi. Dengan mengedepankan hak atas hidup, kesehatan, dan hak asasi manusia lainnya, wabah penyakit masih berkepanjangan. “(29/7/2020).

Dijelaskannya, pada 30 Maret 2020, Komnas HAM RI telah menyampaikan position paper dan“ Seputar Tata Kelola dalam Surat Nomor 026 / TUA / III / 2020 Rekomendasi Kebijakan Perspektif Hak Asasi Manusia. “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang ketentuan Pasal 76 (1) dan Pasal 89 (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39, memberikan kewenangan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengelola COVID-19 tahun 1999 Act of the year.

“Komnas HAM berhak mengajukan permohonan baru kepada Presiden Republik Indonesia dan Republik Demokratik Rakyat RI untuk mempromosikan kebijakan berbasis HAM. Komnas HAM RI juga melapor kepada Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten serta gubernur dari enam wilayah perwakilan Komnas HAM, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua. , ucapnya.

Ia menyimpulkan delapan hal yang mengkhawatirkan adalah: lemahnya sistem hukum, kondisi ekonomi panglima, pandemi birokrasi, pelayanan kesehatan yang diskriminatif, kepatuhan masyarakat dan inkonsistensi kebijakan. , Hak untuk mengetahui, partisipasi TNI dan BIN serta perlindungan data pasien Covid-19.