JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah merevisi empat istilah dalam definisi bisnis pengelola Covid-19.

Kementerian Kesehatan adalah bagian dari kelompok kerja manajemen yang merupakan bagian dari elemen pedoman Percepatan COVID-19. Empat istilah yang direvisi tersebut meliputi pengawasan internal (ODP), pasien yang dipantau (PDP), orang dengan kasus asimtomatik dan dikonfirmasi.

Juru bicara pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan dalam pernyataan resmi bahwa istilah tersebut akan diubah menjadi kasus yang mencurigakan, kemungkinan kasus, dan kemudian mendefinisikan kontak dekat, pelancong, pengucilan, penyelesaian isolasi dan kematian. — “Orang-orang dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan, orang-orang tanpa gejala, kasus yang dikonfirmasi, kami akan mengubahnya menjadi kasus yang mencurigakan, kasus yang mungkin, dan kemudian kami juga akan menentukan kasus yang dikonfirmasi,” Covid- Ke-19 juru bicara pemerintah tersebut mengatakan Achmad Yurianto dari media center Kelompok Kerja Manajemen Percepatan COVID-19 dari Badan Tanggap Nasional Graha. n Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (14/7/2020).

“Kemudian kontak dekat musafir disingkirkan, isolasi berakhir dan meninggal,” ucapnya. Tambah

— Bacaan: Gugup, Keluarga Almarhum PDP Almarhum Keluarga Corona Tak Terima Cuci Muka oleh Tenaga Medis Rumah Sakit

Bacaan: Terungkap Penyebab Orang Tanpa Gejala Covid-19 Karena Virus Cacat Partikel

Bagi Yuri, perubahan ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 19 atau COVID-19 bernomor KMK HK 0107 / menkes / 413/2020. Surat ini merupakan revisi kelima dan selanjutnya KMK 247 revisi keempat dicabut.

“Ini revisi kelima, dan KMK247 revisi keempat ditarik kembali,” jelas Yuri. Selaku Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI juga menjelaskan bahwa pekerjaan pemeliharaan merupakan rangkaian tugas yang selanjutnya menjadi pedoman dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19. –Kemudian, semoga bisa menjadi arahan bagi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten / kota untuk pengendalian Covid-19.

Di sisi lain, Yuri tak memungkiri bahwa peningkatan tersebut pasti akan berdampak pada Covid-19. Sistem pelaporan akan diterapkan dalam beberapa hari ke depan.