JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Badan ombudsman pemerintah Indonesia banyak menerima keluhan yang menuding Kalimantan Utara memiliki tingkat rapid testing dan polymerase chain reaction (PCR) yang tinggi. PCR, Ombudsman mencurigai ada yang memanfaatkan peluang ini.

“Kita tahu saat ini rapid test dan PCR terkait epidemi Covid-19 menjadi syarat wajib bagi mobile personel,” kata Amzulian Rifai. Pertemuan virtual pada Kamis (2020/6/18).

Anzulian melanjutkan, Ombudsman menduga masyarakat memanfaatkan wabah Covid-19 karena uji cepat dan angka PCR yang tinggi.

Baca: Komite IX DPR: Biaya Tes PCR Tidak Membebani Orang- “Ini mungkin terjadi karena bagi yang berkepentingan khusus, rapid testing dan PCR sangat dibutuhkan,” kata Amzulian. Terkait tuduhan tersebut, Anzulian melanjutkan, pihaknya meminta pemerintah untuk terus berupaya. Melakukan intervensi dalam deteksi cepat dan laporan tingkat PCR yang tinggi di beberapa daerah untuk menghindari beban masyarakat.

“Selanjutnya dalam hal penerimaan hasil tes PCR, kami juga mendapat laporan dari masyarakat yang membutuhkan waktu cukup lama untuk mendapatkan hasil tersebut,” kata Amzulian.

Pihak tersebut juga menerima laporan tentang beberapa rumah sakit, yang buram dan tidak lengkap, dan memberikan informasi yang sesuai tentang hasil PCR.

“Kami minta pemerintah memperhatikan kecepatan tes cepat dan jumlah PCR, serta transparansi rumah sakit. Hasil tesnya sedang dilaporkan,” kata Amzulian. Dengan begitu, produktivitas bisa terjaga dan roda ekonomi bisa terus berputar.