TRIBUNNEWS. Kantor Berita Jakarta-Juru Bicara Sosial Kepresidenan Angkie Yudistia menyatakan Inpres No. 6 (Inpres) tahun 2020 merupakan bagian dari upaya disiplin dan penegakan hukum untuk memperbaiki prosedur kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Arahan itu diarahkan kepada banyak menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan, serta Gubernur, Bupati dan Walikota untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan kesepakatan kesehatan masyarakat dan ikut serta dalam “pencegahan dan pengendalian Covid-19,” kata Angkie, Jumat. (9/4/2020) demikian dalam siaran persnya.

Dalam “Instruksi Presiden” tersebut, Presiden juga menginstruksikan kepada para kepala daerah untuk menyusun pedoman pelaksanaan sebagai berikut: Peraturan Gubernur / Bupati / Walikota senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan memastikan berada dalam koridor disiplin, penegakan hukum dan penegakan ketertiban umum Lakukan pengawasan. Ia menyimpulkan: “Melalui hal-hal yang bisa beradaptasi, seperti topeng, jaga jarak dan rajin cuci tangan dalam setiap aktivitas untuk menyesuaikan dengan kebiasaan baru.”

Membaca: Banyak orang belum disiplin, polisi sebut Inpres 19 Covid adalah payung hukumnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengeluarkan “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020”, yang menyangkut peningkatan disiplin kesehatan dan penegakan hukum dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit virus corona pada tahun 2019. Peraturan (Covid-19).

Dalam “Perpres”, Presiden memerintahkan berbagai kementerian dan lembaga untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19.

<< Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan pencegahan dan pengendalian Penyakit Virus Corona (Covid-19) di seluruh provinsi dan wilayah pada tahun 2019 Keabsahan daerah / kota di Indonesia, "Arahan Presiden yang pertama bagian pertama adalah sebagai berikut:

Perintah tersebut diberikan kepada menteri senior kabinet Indonesia, Sekretariat Kabinet, Panglima TNI, dan Kapolri pada Lembaga Non Kementerian Menkoplhukam Mahfud MD, Di bawah kepemimpinan gubernur dan bupati / walikota, presiden memerintahkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan disiplin ilmu, serta penguatan penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi penyakit virus corona serta melanggar ketentuan kesehatan 2019 (Covid-19 19) .— – “Laporan pelaksanaan Instruksi Presiden sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan (paling sedikit) dalam 1 (satu) bulan atau bila diperlukan silahkan baca instruksi Presiden. dari.

Pada saat yang sama, Instruksi Presiden kepada Kapolri Jenderal Idham Azis adalah menggerakkan Polri untuk memantau pelaksanaan dan memberikan dukungan kepada gubernur, bupati / walikota. Terapkan perjanjian sanitasi di masyarakat.

“Bersama Komando Tentara Nasional Indonesia dan instansi lainnya, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperkuat patroli guna melaksanakan kesepakatan kesehatan di masyarakat. <<

Selain itu, Presiden juga menginstruksikan Kapolri untuk melakukan kegiatan bina lingkungan. , Dalam rangka ikut serta dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit virus corona (Covid-19) tahun 2019. — “Penegakan hukum yang efektif dilakukan terhadap pelanggaran perjanjian kesehatan. “

Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menetapkan aturan wajib pelaksanaan protokol kesehatan bagi individu dan masyarakat. Sanksi yang diumumkan akan berupa peringatan lisan atau tertulis, bakti sosial, denda administratif, pemutusan hubungan kerja, skorsing atau penutupan sementara. Keputusan presiden tentang operasional perusahaan akan berlaku segera setelah diundangkan.Keppres tersebut dikeluarkan pada 4 Agustus 2020.