JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada Selasa (30/6/2020) guna mengoptimalkan rapat pokja Sabre ransomware untuk memantau dampak Covid-19. -Pertemuan ini diadakan untuk menghindari pajak tinggi atas pelayanan publik.

Fokus rapat working group hari ini adalah “Dampak pandemi Covid-19 terhadap kebijakan dan perencanaan anggaran.” Tumpak H Simanjuntak, Inspektur Jenderal Kementerian Luar Negeri Kebijakan terkait manajemen 19 untuk memastikan tanggung jawab .

Baca: Politisi PAN: melarang bantuan sosial ilegal dan pemotongan untuk alasan apa pun

Pandemi Covid-19 telah melanda 216 negara di seluruh dunia, dan semua bagian negara Menyapu Indonesia, “Tumpak mengeluarkan keterangannya, Selasa (30/6/2020). Baru-baru ini bagaimana menjaga kebijakan-kebijakan tersebut untuk menjamin akuntabilitas, ”lanjutnya a .

Mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Tumpak (Tumpak) mengatakan, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan berbagai kebijakan nasional dan daerah untuk kepentingan utama.

Apabila terdapat 3 kepentingan utama yang menjadi pusat perhatian pemerintah, maka Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan memberikan dukungan bagi pembangunan ekonomi daerah dan jaring pengaman sosial.

kata Tupac, khususnya di daerah, sebagai rencana implementasi Dari sisi kebijakan, kementeriannya telah menyampaikan berbagai kebijakan. Tujuan utama surat edaran itu adalah bagaimana menggiring daerah menyesuaikan kembali anggarannya.

Ia mengatakan, Menteri Tito secara khusus menghimbau semua pihak di daerah, termasuk APH (aparat penegak hukum) dan APIP, serta lembaga pengawas lainnya (seperti perwakilan BPK dan perwakilan BPKP) sejak anggaran disesuaikan kembali, akan menjaga koordinasi dengan supervisi atau supervisi. Mengalokasikan seluruh anggaran, dan mengalokasikan kembali minimal 50% dari total pengeluaran. Perkiraan pengeluaran, ini target ketiga kampanye, ”jelasnya.

Ia juga menghimbau adanya sinergi kelompok tidak hanya antar staf, tetapi juga dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan bertanggung jawab atas implementasi undang-undang (APH) di daerah, terutama pada masa refocusing. Saat menjalankan anggaran.

Namun, ia mengatakan agar bisa bertanggung jawab secara politik, Menteri Dalam Negeri harus memberikan bantuan dalam memfokuskan kembali APBD untuk mengelola Covid-19. Badan pemantau, termasuk kegiatan pemerasan kontingen APH dan Sabre di daerah tersebut. “Dia berkata.