Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan nomor pemberitahuan melalui Kementerian Kesehatan RI: HK.02.02 / 1/2875/2020, mengenai batasan biaya maksimal pengujian antibodi cepat bagi pasien mandiri.

— Untuk secepatnya melakukan identifikasi antibodi secara nasional, peraturan pemerintah mengenai harga pemeriksaan cepat telah dirumuskan. Harga yang melingkar bisa membingungkan publik.

Tes penyesuaian harga yang cepat juga merupakan upaya pemerintah untuk menghindari komersialisasi layanan medis. — “Jadi ini juga sejalan dengan permintaan masyarakat, karena banyak orang yang meminta harga (quick test). Ini juga membantu masyarakat agar masyarakat tidak bingung soal harga saat berkunjung ke tempat pengobatan dan kesehatan,” Senin (7/7) 13/2020) Dalam debat publik yang digelar di Media Center Satgas Nasional Jakarta, Kementerian Kesehatan merujuk Direktur Pelayanan Kesehatan Tri Hesty Widyastoeti, Sp. M, kata Dr. MPH. Harga alat tes cepat Rp 150.000 merupakan harga tes yang sudah termasuk biaya alat tes cepat, alat pelindung diri (APD) tenaga medis, dan biaya jasa dokter atau ahli. Tujuh Pegawai Tertular Virus Corona dan KPK Gelar Tes Cepat Lagi-Baca: Alasan Angka Tes Cepat Tertinggi yang Ditetapkan Kementerian Kesehatan: Masyarakat Tidak Tahu Memilih Mana -Dr. Tri Hesty juga menambahkan harga Batasannya adalah Rp150.000, yang berlaku untuk semua layanan medis untuk pasien mandiri di bidang berikut: Pasien yang memerlukan pemeriksaan tidak dibantu oleh pemerintah.

“Fokusnya bukan pada skrining yang dibantu pemerintah,” kata Tri Hesty.

Tinjauan berlaku untuk semua institusi medis, seperti rumah sakit umum, rumah sakit swasta, klinik, dan berbagai pos pemeriksaan lainnya. Terkait sanksi, Tri Hesty mengakui Kementerian Kesehatan belum menetapkan denda yang sebenarnya untuk deteksi cepat pelanggaran harga.