JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Dalam kasus corona atau pandemi Covid-19, kebebasan manusia dibatasi dengan sendirinya atau oleh norma agama, sosial, dan hukum.

Hikmahanto Juwana dari kelompok kerja Covid 19, salah satu anggota kelompok ahli hukum, mengatakan: Tujuan pembatasan adalah untuk memastikan agar penularan atau penyebaran tidak terjadi melalui interaksi.

“Oleh karena itu, penerapan standar baru bukan semata-mata untuk mengubah ekonomi atau alasan lain, tetapi untuk mengembalikan hakikat kebebasan manusia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu. — Baca: Slavoj Žižek, Guru Besar Normal Baru, Kebudayaan Malu, dan UU Berita Nyesek, menjelaskan bahwa Rektor Universitas Unjani (Unjani) akan memberikan banyak negara kepada pemerintah luar negeri dan daerah Indonesia bersama dengan tatanan normal baru Atau munculnya orde baru akan segera melonggarkan kendali PSBB.

Dalam tiga bulan terakhir pelaksanaan PSBB, pemerintah telah meminta masyarakat untuk melakukan segala aktivitas di rumah, mulai dari beribadah, belajar dan bekerja.

Namun, Hikmahanto mengemukakan, penerapan “Kebijakan Publik, Sosial, dan Keluarga” menempatkan masyarakat pada posisi yang tidak kondusif dengan kondisinya sendiri, yakni mereka yang menginginkan kebebasan.

“Pemerintah negara mana pun berkata:” Anda dapat memahami sifat manusia.

Oleh karena itu, standar baru telah diadopsi sehingga masyarakat dapat memperoleh kembali kebebasannya, namun tetap memperhatikan kesepakatan Covid-19. “Masker, pembersihan disiplin dan peningkatan imunitas, membuat gerakan dan kebebasan bergerak secara virtual dapat dicapai. Namun, untuk mencegah penularan atau kemungkinan penularan, pungkasnya.