Reporter Tribunnews.com Theresia Felisiani

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM – Pelaksanaan larangan kembali ke rumah yang diusulkan oleh Kementerian Transportasi (Kemenhub) sedang menunggu hasil pertemuan dengan Menteri Koordinasi dan Investasi Maritim, Luhut Binsar Panjaitan. Budi Setiyadi, kepala Biro Transportasi Darat Kemenhub, tentu saja mengatakan bahwa jika ada kebijakan yang melarangnya kembali ke rumah dari pemerintah, ia akan dikenai sanksi oleh masyarakat.

“Kami sedang berdiskusi dengan ketua kelompok kerja. Jika rancangan peraturan menteri tentang larangan kembali ke rumah diperkenalkan,” kata Budi Setiyadi (Budi Setiyadi) di Jakarta, Senin (20/4/2020) tahun).

Baca: Kisah Bripka Endro Purnomo memberikan belanjaan pribadi dengan tabungan pribadi bagi penduduk yang terkena dampak korona

Budi Setiyadi mengatakan bahwa sanksi dapat disesuaikan menurut UU Kesehatan dan Karantina.

“Sanksi paling ringan adalah mengembalikan dan memulangkan lagi. Itu sebabnya kami akan menutup semua ekspor, terutama Jabodetabek. Kami harus lulus inspeksi,” tegasnya. — Menurut Budi Setiyadi, kepala Mabes Polri Penum, Adi Saputra, Adi Saputra ) Mengakui bahwa partainya masih menunggu keputusan pemerintah untuk melarang kembali. – “Kami sedang menunggu keputusan pemerintah. Jika diputuskan, dilarang untuk kembali ke tanah airnya. Tentu saja, ini adalah aturan yang harus dihormati oleh masyarakat. Sama seperti dalam hukum kesehatan dan karantina, orang yang taat hukum dapat dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan dihukum Denda 100 juta rupee. Jika dilarang pulang, beberapa orang akan pulang. Ya, mereka akan diminta untuk kembali ke tempat tinggal masing-masing.

Fadli Zon masih mempertanyakan sikap pemerintah dengan mencabut larangan kembali ke rumah- — Politisi Gerindra Fadli Zon telah meminta pemerintah pusat untuk berhenti melambat ketika membuat keputusan strategis dalam menanggapi pandemi Covid-19 Indonesia.