Syarief Hasan, Wakil Presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR di Jakarta, mempertanyakan langkah yang diambil pemerintah menanggapi pandemi Covid-19 yang hingga kini belum berhenti. 1 Januari 2020.

Syarief mengatakan kepada wartawan di Jakarta, “Pemerintah harus berperan aktif dalam menekan laju kenaikan kasus harian dengan berbagai kebijakan dan kemampuan, tanpa merumuskan kebijakan yang kontraproduktif” (10 Juni 2020)) .

Ia juga mempertanyakan kebijakan pemerintah yang mengizinkan pembatasan sosial skala besar (PSBB) dan mulai membuka pusat perbelanjaan menghadapi banyaknya kasus positif Covid-19. — Baca: Rekor Covid-19 Tertinggi, Pemerintah Memberi Sanksi Parah kepada Komunitas Pemerkosaan- “Pemerintah harus belajar banyak dari negara lain seperti Korea Selatan. Mereka memberlakukan pembatasan ketat di awal pandemi. Anggota Dewan Demokratik House of Lords Anggota mengatakan. Bagi Syarief, pembatasan ketat yang diberlakukan oleh Korea Selatan telah terbukti dapat mengekang penyebaran Covid-19 dan kini membuka kembali berbagai kegiatan ekonomi. — “Sekalipun mereka membuka pusat ekonomi dan sosial, mereka tetap menegakkannya dengan tegas. Kesepakatan Sanitasi, “Syarief. Harapan masyarakat bisa patuh, tapi juga harus mengambil tindakan tegas dan strategis. Total kasus positif virus Covid-19 mencapai 33.076 pasien. Padahal, data Pokja Percepatan Pengolahan Covid-19 menunjukkan angka harian tertinggi Peningkatan kasus mencapai 1.043 pada Selasa (09/6/2020).