Jakarta, Reporter Tribunnews.com Vincentius Jyestha memberitakan TRIBUNNEWS.COM-Anggota DPR RI Sukamta, Wakil Ketua Fraksi PKS, mengimbau pemerintah tidak memperdagangkan vaksin dengan masyarakat Indonesia. APBN yang didukung oleh BPJS kurang membawa rejeki, dan swadaya orang kaya tentu akan menimbulkan banyak kontroversi dan persoalan baru.

Belajar dari pengalaman rapid testing dan PCR, harga tidak dibatasi oleh pemerintah, dan penyedia layanan bisa menetapkan harga secara bebas.

Baca: Penjelasan Kepala BPOM tentang dua opsi pengembangan Covid-19 Sukamta Dalam keterangannya, Rabu (2 September 2020), disebutkan: “Indonesia menjadi korban vaksin,” kata Sukamta dalam keterangannya, Rabu. Hanya terkait vaksin untuk masyarakat miskin. -Menurut kalkulasi, alokasi vaksin hanya 55 triliun rupiah.

Anggaran memenuhi kebutuhan 180 juta orang Indonesia yang terdiri dari 132 BPJS kategori 3, dimana 6 juta ditambah 44,5 juta orang yang tidak terdaftar di BPJS.

Baca: Kepala BPOM Himbau Banyak Aspek Positif Vaksin Covid-19 UEA — Sukamta juga menjelaskan sesuai kesepakatan pembelian vaksin curah US $ 8 dengan Sinovac, ditambah perkiraan biaya isi ulang dan pengemasan adalah US $ 2 Jadi harga tiap vaksin adalah $ 10.