Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) mendukung kebijakan pemerintah yang menetapkan tarif pajak tertinggi untuk layanan rapid antibody testing sebesar Rp 150.000.

2875 / Juli 2020 mengeluarkan batasan tarif pajak maksimum untuk pengujian antibodi cepat pada 6 Juni 2020.

Namun, PERSI juga mengaku kaget dengan aturan tersebut.

“Menurut kami, ini memang PR yang besar.” Tiba-tiba, saat rumah sakit belum siap, sebuah aturan dikeluarkan. Tapi bagaimanapun kami sangat menyambut baik harus ada standar, ”kata Dr. Lia G. Partakusuma, Sekretaris Jenderal PERSI, dalam siaran BNPB, Senin (13/7/2020).

Baca: Kementerian Kesehatan punya alasan tertinggi untuk menetapkan standar Tingkat deteksi cepat: Orang tidak tahu yang mana yang harus dipilih-jadi Lia mengatakan bahwa rumah sakit mana pun dapat menerapkan kebijakan ini dan memerlukan masa transisi .- “Kebijakan ini mungkin memiliki masa transisi, dan masyarakat seharusnya tidak (berpikir) Rumah sakit itu cari untung atau bisnis, ”ujarnya.

Leah menjelaskan sebelum Kementerian Kesehatan menetapkan harga layanan. Paling tinggi Rp 150.000, dan tarif terkait layanan rapid test sangat bervariasi. Saya mau jalan-jalan, “lanjutnya. Seorang perawat di rumah sakit.

Jika ada standar komponen yang layak dipelajari, dikelola oleh rumah sakit, Lia mengatakan ini membuat rumah sakit aman dan bisa mengikuti kebijakan pemerintah. Dia menyimpulkan:” Kita ikuti ini Pendekatan ini. Kami berusaha agar teman-teman kami di rumah sakit segera mematuhinya, tetapi ya, mungkin orang masih dapat menemukan rumah sakit yang masih mengenakan biaya lama. “