Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Dua menteri kabinet striker Indonesia mengajukan surat presiden (supres) tentang peraturan pemerintah mengenai penggantian Keuangan Publik dan Stabilitas Keuangan (Perppu) Act.

Dua menteri Presiden Jokovi adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Keduanya menyerahkan Superez kepada Presiden Republik Demokratik Rakyat Puan Maharani (Puan Maharani). Gedung Parlemen Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Baca: Jokowi mengamankan stok dasar sebelum Ramadhan dan Idul Fitri

“Bapak. Yasonna dan saya mengajukan pengajuan atas nama pemerintah (Mrini (Sri) Mulyani) berkata .——————————————————————————————————————— yangnya yang dilakukan oleh pemerintah Jokovi dua hari lalu adalah langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menanggapi penyebaran ini. Virus Coronavirus atau Covid-19 .

Baca: 180 hitungan Banyak negara, termasuk Indonesia, tidak diizinkan memasuki Jepang- “Krisis Co-19 telah menjadi krisis kesehatan dan kemanusiaan. Dia mengatakan:” Ini dapat menyebabkan krisis ekonomi dan keuangan. “” Ini Perppu menjadi dasar hukum untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat. “