Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pramono Ubaid Thantowi, anggota Panitia Pemilihan Umum Indonesia, optimistis dengan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum (Pilkada) 2020, meski Partai Rakyat Demokratik digelar saat pandemi virus corona 2019 (Covid-19)

Ia puas dengan hasil survei Puslitbang Kompas, dan optimistis dengan partisipasi pemilih.

Dalam survei ini, lebih dari setengah responden mengatakan itu bahkan dalam pandemi.

Baca: Cegah Covid-19, Bawaslu Minta Perlindungan Kesehatan Penyelenggara Pilkada 2020

“8 Juni, Litbang Kompas (Investigasi Dilakukan, -red) Jika Pilkada Sedang Pandemi Kalau dilanjutkan ya datang ke TPS. 64,8% masyarakat menjawab ya. Seingat saya, 28%. 7% masyarakat tidak tahu, ”kata Pramono dalam sesi” Baru Normalitas: Hambatan, Peluang dan Tantangan “,” Sabtu (13/6/2020).

Katanya kalau membaca hasil survei menggembirakan, karena survei sebelum partainya ditentukan Sepasang calon kepala daerah dan sepasang calon. Kepala daerah belum memimpin kampanye dan mengerahkan calon pemilih.

“Tapi angkanya tinggi. Ia mengatakan: “Selama pandemi, masyarakat sadar akan penggunaan hak pilih.” Dengan datangnya Pilkada pada 2020, diharapkan penggunaan hak pilih akan meningkat 64,8%. Setelah pandemi Covid-19 ditunda pada 15 Juni 2020. – “Saya optimis dengan angka-angka ini. Tetap hanya bakti sosial, pasangan calon dan tim kampanye yang bisa melarang pemilih.” Bakti sosial punya waktu enam bulan, tentunya pasangan calon dan tim kampanye akan digunakan untuk berkampanye. “-Mengingat pelaksanaan Pilkada sebelum 2015, angka partisipasi pemilih antara 64-74%, 74% (2017) dan 73,24% (2018).

” Hasil Litbang yang ada bersama Kompas Sebagai perbandingan, keuntungannya tidak akan terlalu besar. Tahap pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan dimulai pada 15 Juni 2020. Ini merupakan yang ketiga kalinya sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, yang merupakan ketiga kalinya terkait Peraturan Panitia Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019. Revisi tahapan terkait, rencana dan jadwal penyelenggaraan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan / atau walikota dan wakil walikota 2020 diundangkan pada 12 Juni 2020. – KPU telah mengubah verifikasi yang semula Pasangan calon tunggal SCH dijadwalkan mulai pada 18 Juni 2020, namun ditunda hingga 24 Juni 2020.

Selain penundaan jadwal verifikasi fakta pasangan calon perseorangan, KPU juga akan menunda pengajuan Jadwal penambahan pemilih. Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke KPU, mulai 15 Juni 2020 hingga 18 Juni 2020. Pada 9 Desember 2020, 270 kabupaten akan memberikan suara secara bersamaan. Waktunya diimbangi dengan jadwal awal pada 23 September. Akibat pandemi Covid-19, Pilkada Maret 2020 ditunda.