Laporan wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, Jakarta-Tujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar pemerintah daerah (Pemda) melengkapi peraturan daerah (Perkada) terkait peningkatan disiplin dan penegakan hukum. Bahtiar bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan kesepakatan Covid-19 Kementerian Dalam Negeri dan ketua tim sinkronisasi harian, dengan jelas menargetkan semua daerah, termasuk provinsi dan daerah / kota, untuk menyelesaikan Perkadanya pada hari Jumat, 18 September 2020. Tetap berpegang pada seluruh tim untuk memastikan koordinasi minggu ini, perhatikan ruang lingkup khusus, dan terus perbarui masalah yang relevan dalam persiapan Perkada. Pernyataan, Senin (14/9/2020) .

Baca: Penderita Covid-19 Dilarang Mengisolasi Diri Di Rumah, Anies Baswedan Ambil Tindakan Tegas

Dirjen Politik dan Administrasi Umum menyatakan ada 68 kecamatan / Kota belum menyusun peraturan tentang Perkada.

Pada saat yang sama, 51 kabupaten / kota sedang menyusun Perkada, melibatkan implementasi dan implementasi disiplin ini. Perjanjian kesehatan Covid-19.

“Untuk setiap provinsi, 34 provinsi (100%) sudah menyelesaikan penyusunan peraturan kepala daerah. Sementara untuk data daerah / kota, yakni 68 daerah / kota (13%) belum selesai,” kata Bahtiar.

Baca: Catatan IDI adalah Jumlah Dokter yang Meninggal Akibat Covid-19 di Indonesia-Katanya: “Persiapan (Persiapan) untuk 51 Kabupaten / Kota (10%), dan 395 Kabupaten / Kota (77 %). Lanjutnya –dia juga membuat instruksi khusus untuk kabupaten-kabupaten tersebut. / Belum menyelesaikan kota perkadanya yang sebagian besar berada di sumatera utara, sumatera selatan dan papua. – harapan bahtia, di seluruh perkada Setelah selesai, pemerintah daerah akan secara sistematis menegakkan undang-undang untuk memberantas pelanggaran perjanjian Covid-19-misalnya, salah satunya tidak akan ada lagi orang di setiap tahapan Pilkada. Hal yang sama juga terjadi di wilayah yang tidak melaksanakan Pilkada.

Menurutnya, Pilkada 2020 juga digunakan sebagai alat atau alat untuk melawan Covid-19.

“Selain itu masyarakat juga diuntungkan dengan adanya Pilkada. Dan Anda bisa mendapatkan item kampanye. “Ada dalam bentuk masker, hand sanitizer, dll,” kata Bakhtier.