JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Dalam kasus corona atau pandemi Covid-19, kebebasan manusia dibatasi dengan sendirinya atau oleh norma agama, sosial, dan hukum.

Hikmahanto Juwana dari Covid 19 Working Group, salah satu anggota Legal Freedom Experts Group, mengatakan: Tujuan pembatasan agar tidak ada penularan atau kemungkinan penularan melalui interaksi. Dia berkata: “Oleh karena itu, penerapan standar baru tidak hanya untuk mempromosikan alasan ekonomi atau lainnya, tetapi untuk mengembalikan esensi kebebasan manusia.” Minggu resmi (31 Mei 2020).

Baca: Normal Baru, Budaya Malu dan Berita Nyesek SlavojŽižek

Guru Besar Hukum dan Rektor Universitas Unjani (Unjani) menjelaskan bahwa negara di luar negeri dan pemerintah daerah Indonesia akan segera memberlakukan batasan pada PSBB Relaksasi, karena itu adalah tatanan baru, bukan hal yang buruk atau langkah baru.

Dalam tiga bulan terakhir menerapkan PSBB, pemerintah telah mewajibkan masyarakat untuk melakukan segala aktivitas di rumah mulai dari beribadah, belajar, dan bekerja.

Namun, Hikmahanto mengemukakan bahwa penerapan Undang-Undang Dasar Utilitas Umum dan Masyarakat menempatkan masyarakat pada posisi yang tidak kondusif dengan kondisinya sendiri, yaitu masyarakat yang menginginkan kebebasan. Dia berkata: “Pemerintah negara mana pun dapat memahami sifat manusia.” Oleh karena itu, standar baru telah diadopsi, sehingga orang dapat memperoleh kembali kebebasan mereka, tetapi waspada terhadap Covid-19. – “Mulai dari memakai topeng, kita harus disiplin membersihkan dan memperkuat kekebalan, sehingga kebebasan bergerak dan kebebasan bergerak bisa tercapai. Namun, untuk mencegah penularan atau kemungkinan penularan, pungkasnya.