TRIBUNNEWS.COM, Jakarta-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan dalam APBD DKI 2020 kebijakan alokasi PNS terkait wabah virus corona dan kebijakan alokasi perubahan anggaran ini. Pemotongan, kecuali tenaga medis yang melakukan kontak dengan kasus Covid-19 di lokasi kejadian. Kata Anies dalam keterangannya, Jumat (29/5/2020).

Baca: Fraksi PKS menyampaikan UU Penyiaran ke MK, Usulkan agar proses peninjauannya dipercepat – ia menjelaskan sebelumnya ada usulan bantuan sosial, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan alat bantu lainnya yang dikurangi hingga 50%, dengan tujuan untuk mempertahankan ASN TKD.

Nilainya sama dengan 25% anggaran PNS TKD atau Rp 2 triliun. Ini diberikan dalam bentuk bantuan sosial kepada 1,2 juta kepala keluarga, bukan 63.000 pegawai negeri. 63.000 pegawai negeri atau 1,2 juta kelompok rentan di Jakarta telah menerima miliaran dolar. Kami memilih untuk memberikan 2 triliun rupee kepada orang miskin di Jakarta. Ditegaskannya, penerimaan pajak Pemprov DKI meningkat dari 50,17 miliar rupee menjadi 22,5 triliun rupee. Target APBD juga diturunkan dari 87,9 triliun rupee menjadi 47.900 rupee. Sisanya 2 triliun rupee atau 53%. — -Pemerintah provinsi DKI kemudian memutuskan untuk merealokasi sebagian anggaran untuk penyesuaian.Namun, anggaran tersebut belum dipotong untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. – Anggaran Rp4,8 triliun untuk kelompok yang kurang beruntung tidak berubah, awalnya meningkat dari Rp188 miliar menjadi Rp5 triliun Rupiah.