Wartawan melaporkan di Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, Jakarta-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merilis edisi ke-33 Pergub 2020 tentang penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Salah satu peraturan yang diatur menyangkut moda transportasi untuk pergerakan orang atau barang. -Dalam Peraturan Gubernur 2020 (Pergub) No. 33, Pasal 18 (5), peraturan mengenai implementasi CBDR mengharuskan pengguna sepeda motor swasta untuk mengenakan masker dan sarung tangan. – Pengguna sepeda motor pribadi juga harus mensterilkan kendaraan dan atributnya setelah digunakan.

Baca: Selama periode PSBB yang berlaku, penghuni hanya dapat berolahraga secara mandiri di rumah

“Tolong jangan mengemudi saat mengemudi. Suhu tubuh lebih tinggi dari normal atau sakit”, silakan baca Pasal 18 (5) Subbagian d. — Baca: Anies Baswedan mewajibkan penghuni Compact untuk mematuhi PSBB: Jika Anda ingin melindungi peralatan bersatu, itu jelas tidak cukup – meskipun ketentuan Pasal 18 (6) mengadopsi persyaratan roda pengangkutan dua arah terbatas pada pengangkutan barang. Pasal 18 (4) juga mengatur keling. Pengguna dan penumpang diharuskan memakai topeng. Kapasitas penumpang hanya dapat dibatasi hingga 50% dari total kapasitas kendaraan.

Tujuan ini juga hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan / atau kegiatan yang diizinkan lainnya selama PSBB. -Jika terjadi pelanggaran, hukuman pidana akan dijatuhkan. -Regulasi No. 33 Tahun 2020 (Pergub) tentang PSBB di bawah yurisdiksi Gubernur.

Pergub menulis dalam Pasal 27: “Pelanggaran PSBB akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum (termasuk sanksi pidana).”

Isi Pasal 27 mengacu pada UU No. 6 tahun 2018 Pasal 93 tentang kesehatan dan karantina. Pelanggar dapat dihukum hingga satu tahun penjara dan / atau penjara hingga Rp 100 juta.