Laporan wartawan Tribunnews.com Seno Tri Sulistiyono-Jakarta Tribunnews.com-Ketua DPR Puan Maharani mendesak pemerintah melakukan kajian menyeluruh dan mendalam untuk menentukan pelonggaran pembatasan sosial skala besar (PSBB). Seperti halnya ketika pemerintah menganut prinsip kehati-hatian ketika memutuskan di mana akan menerapkan PSBB, prinsip yang sama harus diterapkan sebelum memutuskan untuk melonggarkan PSBB di suatu wilayah tertentu, ”kata Pan Maharani dalam rapat paripurna gedung DPR di Jakarta, Selasa (Mei 2020). 12 Desember)

Baca: Perppu Corona Disahkan Sebagai Undang-Undang, dan MAKI Ajukan Permohonan Baru ke Mahkamah Konstitusi – Menurut Puan, Putuskan Tidak Memilih Antara Roda Ekonomi atau Roda Ekonomi. Roda kesehatan, tapi untuk menjaga keseimbangan agar kedua roda bisa bergerak dalam pandemi Covid-19.

“Ini memerlukan perhatian khusus untuk mencegah puncak kasus infeksi Covid-19, Pan mengatakan:” Ini akan diperpanjang Ancaman Covid-19. Apapun kebijakan yang diambil pemerintah, harus segera disebarluaskan kepada masyarakat umum dalam pelaksanaan yang terkoordinasi dan komprehensif. Hal tersebut menimbulkan keraguan di masyarakat, “lanjut uan.” Pan menuturkan, telah ditemukan 3.000 orang yang terjangkit virus korona bening, yang merupakan orang DKI terbanyak di Jakarta. Selain peran pemerintah, diperlukan disiplin, persatuan, empati dan konsistensi dari semua pihak untuk mengatasi pandemi Covid-19. Penyelesaian pandemi ini merupakan tugas bersama dan membutuhkan gotong royong. Kami semua menyelesaikan masalah ini bersama-sama, “katanya.