JAKARTA TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Republik Indonesia (RI) terus berupaya untuk menangani penyebaran Covid-19 di seluruh negeri sambil melindungi warga negara Indonesia di luar negeri (WNI).

Saat ini, pemerintah Indonesia sedang berusaha mengatur kembalinya warga negara Indonesia di luar negeri (WNI).

Repatriasi warga negara Indonesia dan ABK ke negara asal adalah pemulangan warga negara Indonesia ke negara asal. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan dalam sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri: “Kami berusaha melihat gugus ini.” RI, Selasa (31 Maret 2020).

Baca: Jepang memiliki lebih dari 2.000 korban Covid-19 aktif

“Saat ini, dua orang Indonesia terkemuka adalah warga negara Indonesia dari Malaysia. Mereka adalah MCO (gerakan). Dia berkata:” Kedua Yang kedua adalah bahwa anggota kru Indonesia kembali setelah kapal pesiar yang mereka kerjakan ditunda sementara. ———— Saat ini, hampir semua negara telah membatasi pergerakan orang. — Jika ada lebih dari satu juta orang Indonesia yang bekerja di Malaysia dan 11.838 anggota kru Indonesia bekerja di 80 kapal, maka ini “Akan berdampak pada orang Indonesia di luar negeri. Jumlahnya dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada data yang kami terima,” kata Menteri Retno.

Baca: WHO sangat menyarankan Anda memakai masker untuk merawat pasien, dan Anda tidak perlu menggunakannya saat Anda dalam kondisi sehat — -Pemerintah yang bertugas sebagai Menteri Luar Negeri, melalui perwakilan Republik Indonesia, juga telah memberikan bantuan kepada warga negara Indonesia di luar negeri , Sehingga warga negara Indonesia berjalan dengan lancar.

“Menteri Luar Negeri mengatakan pada 5 sore ini bahwa saya telah melakukan kontak dengan Konsul Jenderal Johor Bahru yang berada di Port Stuartlau pada saat itu untuk memastikan bahwa kehidupan teman-teman yang ingin kembali ke negara itu berjalan dengan lancar. Untuk wilayah Kuching, mereka Kembali melalui perbatasan darat, “lanjutnya.

Pemulangan warga negara Indonesia juga akan dilakukan sesuai dengan prosedur sanitasi dan perjanjian dan kewajiban untuk mengisi kartu peringatan kesehatan, dan akan dilakukan sesuai dengan prosedur karantina untuk memenuhi kondisi setiap warga negara Indonesia.