Muhammad Yusuf Ateh, Ketua TRIBUNNEWS.COM-BPKP di Jakarta, menyatakan pihaknya siap membantu kelompok kerja percepatan penanganan COVID-19 dalam penanggulangan pandemi corona aborigin tanah air. Amanat ini mengatur Keputusan Presiden No. 9/2020. /2020).

Baca: Politisi Gerindra Minta Erick Thohir Dampingi Mahasiswa Indonesia untuk Kembali ke Arab Saudi-BPKP juga bertanggung jawab untuk sinkronisasi dan integrasi data usulan penerima bansos. Tindakan ini dilakukan untuk mendorong kecepatan distribusi dan memastikan tanggung jawab atas bantuan sosial.

“Sinkronisasi dan integrasi data bertujuan untuk mengurangi kemungkinan duplikasi dan meningkatkan ketepatan tujuan distribusi kesejahteraan,” kata Yusuf. -Baca: Ketika standar baru MUI melewati dua syarat, maka diperbolehkan shalat Jumat: sesuatu yang lebih penting dari ini-Yusuf mengungkapkan bahwa sesuai dengan Inpres No. 4 tahun 2020, BJP juga bertanggung jawab untuk memberikan bantuan keuangan. Serta mengawasi pertanggungjawaban fiskal negara untuk mempercepat penanganan COVID-19. -Dalam hal ini, BPKP membantu kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyesuaian fokus dan realokasi anggaran terkait kegiatan yang bertujuan untuk mempercepat penanganan COVID-19.

Selain itu, BPKP juga mengawasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) sebagai bagian dari penanganan COVID-19. BPKP berkoordinasi dengan BPK, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, KPK, LKPP, dan Bupati untuk mempercepat penanganan COVID-19.

BPKP juga bertanggung jawab atas pengawasan internal atas pelaksanaan Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).