Liputan Tribunnews.com Fransiskus Adhiyuda-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Menteri Perhubungan merevisi nomor Permenhub tahun 2020 dan Permenhub nomor 41 tahun 2020, dan isinya terkait dengan pencegahan hasil Covid-19 dalam Permenhub. Dalam edisi revisi, 50% dari batas penumpang angkutan umum dicabut.

Kelompok Kerja Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai keputusan pemerintah tidak tepat selama pandemi Covid-19 saat ini. Satgas Covid-19 IDI Zubairi Djoerban mengatakan regulasi yang dikeluarkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi harus selalu mengedepankan dan menegakkan protokol sanitasi yang ketat. Artinya harus memakai topeng, menjaga jarak, tidak boleh terburu-buru, dan harus mengawasi angkutan umum dengan sangat hati-hati. Saat ini strateginya sudah diganti dan sudah 50% batal. Tapi kenyataannya, keputusan ada di tangan saya. Sudah diputuskan, istri kota masih harus menjaga jarak, ”kata Zubairi Djoerban, Kamis (11/6/2020). Topeng sebetulnya judulnya tidak boleh dibatalkan (50% dari volume angkot, red), judulnya katanya, “Harus selalu jaga jarak.” Selanjutnya, Zubali mengatakan, pemerintah harus mengkaji dan memperhatikan progres penanganan Covid-19. Data. — Baca: Respon Tim Pembela Novel Baswedan Menjawab Tuntutan Rahmat dan Ronny Bugis Satu Tahun Penjara