Reporter melaporkan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. Kantor Berita Jakarta-Direktur Kantor Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa masih ada pelanggaran terhadap kebijakan implementasi perjanjian kesehatan.

Dalam hal ini, pemerintah tidak ingin memprioritaskan penegakan hukum, tetapi terus mendidik masyarakat tentang implementasi perjanjian kesehatan.

“Memang ada upaya (pelanggaran), dan beberapa ada pelanggaran serius. Bahkan, kami tidak ingin menegakkan hukum, tetapi untuk meningkatkan kesadaran,” kata Moeldoko dalam diskusi dengan Dream, Senin (15/6/2020).

Baca: Kementerian Kesehatan sedang mempersiapkan perjanjian sanitasi dan bantuan untuk membuka sekolah di Distrik Hijau Corona

karena menurut mantan komandan TNI, jika pemerintah memberlakukan undang-undang, Hanya ketika ada petugas polisi mereka akan mematuhi aturan kebersihan seperti memakai topeng, menjaga jarak dan mencuci tangan.

“Kami berharap bahwa mereka benar-benar memiliki rasa kesadaran diri dan tanggung jawab sosial. Kesadaran diri terletak pada ketakutannya akan terluka oleh dirinya sendiri (Covod-19).” Dia mengatakan bahwa inilah yang diharapkan oleh pemerintah.

Baca: Di era normal baru, perjanjian sanitasi pendaki, peralatan kebersihan dengan desinfektan

Tentang Moeldoko, pemerintah telah mengirim pejabat dari banyak daerah. Dia menyimpulkan: “Meskipun telah dikerahkan di wilayah Surabaya Banyak pasukan datang untuk meningkatkan kesadaran publik, tetapi dalam jangka panjang, ini tidak perlu. “