Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Setelah KMT dan Republik Demokratik Rakyat mencapai kesepakatan dengan pemerintah, pelaksanaan serentak pelaksanaan “Pirkada 2020” resmi ditunda, dan dikeluarkan “Perppu No.2” 2020 yang akan menjadi payung hukum. . — Perppu diundangkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2020. -Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan Perppu No. 2/2020 berisi perubahan ketiga atas UU No 1/2015, tentang ketentuan Pasal 1 Perppu tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada tahun 2014. .

Baca: Perjalanan Menuju Banyumas, Segera Pulang dan Karantina

Dalam Perppu 2/2020, Pilkada yang dijadwalkan 23 September di 270 daerah ditunda. Hingga Desember 2020. Kesepakatan DPR dan pemerintah didasarkan pada penyebaran COVID-19 yang telah dinyatakan pandemi oleh WHO dan bencana nasional oleh pemerintah Indonesia. Yasonna mengatakan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/5/2020). Yasonna melanjutkan pembicaraan tentang Perppu 2/2020 dan menjelaskan bahwa pelaksanaan serentak ditunda untuk menjaga pemilihan kepala daerah yang demokratis dan berkualitas serta menjaga stabilitas politik dalam negeri. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Bacaan: Pertanyaan Corona Nadiem: Jika Ia Tidak Mendengarkan Ilmuwan, Dunia Akan Mempertimbangkan Risikonya — “Sekalipun pandemi COVID-19 belum usai, penundaannya bisa berkepanjangan,” kata Yasonna.

“Keputusan untuk menunda pilkada serentak diambil atas persetujuan bersama KPU, pemerintah dan DPR,” imbuhnya. Jangan diacungi jempol

Dalam Perppu disisipkan Pasal 201 ke Pasal 201A yang berbunyi sebagai berikut: (1) Karena pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 201 ayat 6 Tertunda, bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat 1.

Pasal 120, ayat 1, berbunyi: “Kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non alam, atau gangguan terjadi di beberapa daerah pemilihan, seluruh daerah pemilihan, sebagian besar daerah atau seluruh daerah. Alasan lain yang membuat pertemuan tidak mungkin diselesaikan. Beberapa tahapan Pemilu atau Pemilu serentak, lalu Pemilu baru atau Pemilu serentak lainnya.

Baca: Presiden Jokovy: Kita perlu siap memantau masyarakat

( 2) Pemungutan suara serentak ditunda hingga Desember 2020. DPR .

“Jika peraturan pilkada serentak pada Desember 2020 tidak dapat dilaksanakan karena alasan nasional, bencana pandemi COVID akan ditunda dan ditunda. -19 belum berakhir, “kata Yasonna.