TRIBUNNEWS. Kantor Berita Jakarta-Kementerian Sosial akan mendistribusikan 200 paket makanan kepada penduduk di wilayah Jakarta mulai Rabu (4 April 2020). Nilai 200.000 paket sembako adalah Rp 200.000 per paket. Menteri Sosial Julia Batubara (Juliari Batubara) mengatakan pada konferensi pers jarak jauh pada hari Selasa: “Kementerian Sosial akan mendistribusikan 200.000 paket makanan pokok di Jakarta mulai besok, dengan harga indeks 200.000 rupee.” / 4/2020 Membentuk dana bantuan sosial untuk mengisi kesenjangan dalam bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk kelas sosial yang lebih rendah di Jakarta yang terkena dampak pandemi korona.

Baca: Pelaksanaan undang-undang kesehatan dan karantina tidak terlalu sederhana, karena membatasi kegiatan keagamaan — Untuk memberikan informasi, pemerintah akan memberikan BLT dan bantuan khusus kepada presiden. Setiap anggota keluarga bernilai 600.000 Indonesia melindungi. Bantuan sedang disiapkan dan akan diberikan bulan ini.

“Oleh karena itu, manfaat khusus ini adalah menunggu lowongan sampai Presiden memberi tahu saya tentang manfaat khusus di wilayah Jabodetabek”, katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi (Jokowi) akan memberikan bantuan sosial (Benzos) dalam bentuk makanan pokok kepada warga kelas bawah di Jakarta Raya.

Baca: Negara Pandona corona Komite Perlindungan Anak mendorong orang tua untuk melindungi dan melindungi anak-anak – Menteri Sosial (Menteri Sosial) Juliari Batubara (Juliari Batubara) menyatakan bahwa ia telah melaporkan ke kelas bawah di Jakarta Dan warga di daerah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta menyediakan jaminan sosial. Menkeu mengumumkan dalam jumpa pers jarak jauh (7/4) / 2020 pada Selasa: “Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangsel, Kota Tangerang adalah Kabupaten Bodetabek, berbatasan langsung dengan DKI”. -Nilai bantuan makanan dasar adalah sekitar Rp. Setiap keluarga 600.000, akan menyediakan tiga bulan mulai April.

“Jadi saya ulangi, Presiden akan memberikan bantuan sosial khusus kepada Jabo De Tabek senilai 600.000 keluarga. Jangka waktu tiga bulan, katanya.

Akan berdasarkan urusan sosial Data lengkap Kementerian dan informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah digunakan untuk mendapatkan daftar keluarga yang akan menerima perjamuan istimewa Presiden.

Baca: Pandemi Virus Corona, Pemerintah Desak Promosi Kepentingan Semua Pihak

‚ÄúData yang kami gunakan tertanam di data Keluarga, serta masukan dan data dari pemerintah daerah. Saat ini dia menyimpulkan: “Kami sudah mendapatkan data dari Pemprov DKI, dan baru kami terima.”