TRIBUNNEWS.COM-Presiden Jokowi berbicara tentang darurat sipil pada pertemuan terbatas dengan Covid-19 Accelerated Management Task Force, Senin (30/3/2020). Kebijakan darurat dapat diimplementasikan bersamaan dengan pembatasan sosial (jarak fisik).

Ini untuk mencegah penyebaran virus corona-19, jadi diperlukan lebih banyak upaya.

“Untuk menerapkan kebijakan pembatasan sosial skala besar, jarak antara orang semakin besar, lebih disiplin, dan lebih efektif,” kata Qiao Kewei. Dia berkata: “Jadi, seperti yang telah saya katakan, perlu untuk menyertai kebijakan darurat sipil.” Membaca: Pemerintah berencana untuk menerapkan darurat sipil untuk mencegah mahkota, apa artinya? -Baca: Jokowi menyebutkan tujuan mengelola darurat sipil di Covid-19-juru bicara juru bicara kepresidenan Fadjroel Rachman menjelaskan kemudian bahwa penerapan darurat sipil masih dalam studi dan belum dipelajari. Oleh Kompas. com memutuskan bahwa aplikasi darurat sipil adalah langkah terakhir dan hanya dapat digunakan jika coronavirus Covid-19 semakin menyebar.

“Aplikasi darurat sipil adalah langkah terakhir dan tidak boleh digunakan dalam kasus Covid-19,” kata Fadjroel dalam sebuah pernyataan. Ditulis, Senin (30 Maret 2020).

Jadi, apa itu darurat sipil?

Darurat sipil mengacu pada waktu negara Presiden Republik Indonesia Sukarno untuk menangani masalah sesuai dengan ketentuan Perppu n 23/1959 tentang penentuan kondisi berbahaya.