Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly membenarkan bahwa ia akan menghadiri uji materi peraturan pemerintah berikutnya untuk menggantikan undang-undang (Perppu), 1 Januari 2020, kebijakan fiskal nasional dan menghadapi masalah besar Stabilitas sistem keuangan penyakit epidemi coronavirus (COVID-19) .Sidangan akan diadakan besok di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Rabu, 5/20/2020 di Jakarta.

Baca: PMK Menteri Koordinasi: Menemukan data tentang orang miskin membuktikan bahwa ini tidak mudah

Yasonna mengatakan bahwa bahkan jika Perppu meminta untuk memeriksa dokumen, ia masih akan hadir. Disetujui sebagai UU No. 2 Tahun 2020.

Dalam pertemuan lanjutan, Yasonna berencana untuk berpartisipasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jaksa penuntut. Agung ST Burhanuddin .

“Saya menghadiri sidang Rabu besok dengan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung. Meskipun Objectum Litis [Perppu] meminta ujian oleh pemohon, permohonan itu hilang karena telah diloloskan oleh Presiden. Disetujui dan diberlakukan oleh Menkumham sebagai hukum, “kata Yasonna dalam sebuah pernyataan, Selasa (19/5/2020).

Baca: Psikolog: Keluarga harus bersyukur atas aspek-aspek positif dari pandemi virus Corona

Tak lama setelah publikasi pada akhir Maret 2020, Perppu No. 1 pada 2020 digugat oleh tiga pemohon di Mahkamah Konstitusi .

Ketiganya adalah Persatuan Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan teman-teman, Din Syamsuddin dan Amien Rais dan teman-teman serta aktivis mereka Damai Hari Lubis .

Pada Selasa lalu (12/5/2020) ) Dalam sesi pleno, Kongres mengesahkan UU Perppu.

Baca: Kopral Ishak Nur Ikhlaskan uang saku untuk penduduk desa Go Gorontalo

Menurut keputusan Partai Demokrat, satu dari tiga kandidat untuk uji materi Perppu pada 1 Januari 2020 berada di Mahkamah Konstitusi Gugatan itu ditarik. Pengadilan yang diberhentikan itu diprakarsai oleh para radikal Damai Hari Lubis.

MAKI dan teman-temannya, serta Din Syamsuddin-Amien Rais dan teman-temannya, dua cobaan lainnya berlanjut.