JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Saat ini, tujuh penulis yang membuat dan menjual sertifikat kesehatan bebas virus corona di media sosial atau melakukan transaksi manual di Gilimanuk, Bali, saat ini sedang diproses sesuai dengan ketentuan hukum.

Menurut hasil tinjauan tersebut, ketujuh penulis mengklaim bahwa mereka terpaksa melakukan ini karena alasan keuangan untuk mendapatkan lemari besi rupee dalam situasi pandemi korona yang sulit.

Baca: Pembaruan 15 Mei : Sebanyak 1.219 pasien RS Wisma Atlet diizinkan pulang ke rumahnya-Kombes Ahmad Ramadhan, Kepala Penum Mabes Polri, mengatakan kepada penyidik ​​Polri pada Jumat (15/5/2020): “Supir travel yang membutuhkan surat untuk bepergian.” Ahmad Ramadhan menambahkan Ini ditetapkan oleh penulis untuk setiap pernyataan kesehatan, tanpa korona sebesar Rp. 1-3 juta.

“Lebar sertifikat kesehatan non-korona yang mereka jual adalah R hal. 100-300 mil,” tambah Ahmad Ramadhan.

Baca: Anggota Angkatan Laut mengalahkan 4 orang mabuk, media sosial

Untuk referensi, total 7 tersangka ditangkap karena membuat dan menjual sertifikat kesehatan bebas korona.

Beberapa dari mereka adalah administrator perjalanan, kontraktor dan pengemudi ojek. Tiga tersangka yang menjual sertifikat kesehatan tanpa coronavirus untuk pertama kalinya adalah pengemudi perjalanan FNM (35), eksekutif perjalanan PB (28) dan pedagang percetakan SW (30). Mereka ditangkap di Melimanuk dan Gilimanuk di Jembrana, Bali. . Bacaan: Biaya BPJS naik, dan ada dua kesalahan dalam nilai Refly Harun: kerugiannya tidak besar, jangan salah paham — setelah tindakan itu, polisi menyita banyak sertifikat, yaitu lima sertifikat medis, dan tanda tangan Rp telah selesai dan dipalsukan. 200.000 uang tunai, 6 sertifikat medis kosong, pena, dua ponsel dan perangkat komputer.

Empat tersangka dalam kelompok kedua orang yang menjual e-commerce, yaitu WB (38), IA (35), RW (25) dan PWA (31) semuanya ditangkap di rumah masing-masing. Pengemudi taksi sepeda motor.

Model penulis menggunakan Surat Edaran (SE) 4 dari kelompok kerja untuk mempercepat perawatan Covid-19 untuk warga negara tertentu yang dapat melakukan perjalanan ke wilayah tersebut sesuai dengan persyaratan dan standar tertentu. -Sesuai dengan Pasal 263 Hukum Pidana dan Pasal 268 Hukum Pidana, tujuh pelaku dituntut dan dihukum 6 tahun penjara.