Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Ir, Sekretaris Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum dari MHum menanggapi kritik dari berbagai kelompok tentang peraturan pemerintah tentang penggantian (Perpu) No. 1 2020 yang dikeluarkan oleh Presiden sebagai tanggapan terhadap dampak terbaru pandemi Covid-19.

Adies Kadir percaya bahwa Presiden telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memprediksi dampak sosial ekonomi Covid-19 di seluruh Perpu.

Bahkan dari sudut pandang Adies Kadir, dari sudut pandang otoritatif, Presiden memiliki hak istimewa untuk menerbitkan “Perpu” tentang masalah-masalah kritis sambil tetap tunduk pada UUD 1945. Pasal 22, paragraf 1. Forlan-Reading: 4 pemuda mabuk dalam penganiayaan yang aman terhadap Malalayang Manado-Reading: Agus meretas sebuah keluarga karena mereka terpana oleh para korban pencurian Terlalu. Argumen korban – Argumen Presiden yang dikeluarkan oleh Perpu mempertimbangkan situasi khusus, yaitu, prioritas langsung adalah untuk menyelesaikan urgensi penyebaran epidemi Covid-19 yang diderita oleh Indonesia. Urgensi ini meningkat, yang memberi Indonesia dan Indonesia Komunitas sosial ekonomi di sebagian besar negara memiliki konsekuensi serius. dunia.

Kedua, hukum saat ini yang mengatur pandemi tidak cukup. Untuk mengatasi masalah sosial ekonomi yang disebabkan oleh Covid-19.

Ketiga, pada saat yang sama, Parlemen Indonesia memasuki sesi ketiga pada 30 Maret 2020, dan pandemi Covid-19 saat ini telah terjadi sejak Februari 2020 dan telah menyebar luas ke seluruh Indonesia .

Oleh karena itu, Perpu memenuhi 3 (tiga) kondisi obyektif yang ditentukan dalam Konstitusi No. 138 / PUU-VII / 2009 Putusan Konstitusional, Adies Kadir menjelaskan.

Menurut Adies Kadir, Perpu ini dirancang untuk merespon secara konstitusional terhadap kebutuhan mendesak pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk perawatan Covid-19. Di sisi lain, tanpa merilis Perpu ini, itu tidak dapat dilakukan dengan cepat dan segera. Diskusi APBN-P. Kita harus melihat niat baik Presiden untuk “menyelesaikan masalah negara dengan cepat dan menyeluruh.” Saya juga mengundang semua pihak untuk menyaksikan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dengan pikiran tenang. Ini harus menjadi sangat penting, tetapi tidak membahayakan kepentingan rakyat. Pemerintah bekerja keras untuk menindak Covid-19 dan berharap untuk bertindak cepat untuk memulihkan kehidupan sosial negara dan negara, “Adies Kadir, wakil ketua Komite Ketiga Parlemen Indonesia, menyimpulkan.