TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berbicara tentang rencana untuk menerapkan pembatasan sosial skala besar (PSBB) untuk mengurangi penyebaran virus korona (Covid-19).

Menurut Ridwan Kamil, kebijakan pemerintahnya adalah merekomendasikan bahwa implementasi di Jawa Barat adalah opsi terakhir untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya Covid-19.

Berbeda dengan kebijakan jarak sosial dalam bentuk telepon, PSBB harus mengikat.

Karena itu, setiap pelanggar akan dihukum. – “PSBB dapat mengenakan denda untuk menangkap orang-orang yang kuat dan dianggap membahayakan kesehatan masyarakat.”

“Oleh karena itu, penegakan hukum adalah denda dan sanksi pidana. Saya pikir ini adalah pilihan terakhir. Kita harus tetap persuasif , Tapi untuk mendidik masyarakat, “dikutip Ridwan Kamil dari saluran YouTube Metrotvnews, Kamis (4/9/2020).

Baca: Ridwan Kamil menyerahkan 5 status PSBB ke Jawa Barat Kota, karena sangat dekat dengan Jakarta-Sekaligus, lima layanan nirkabel di Jawa Barat dilaksanakan oleh PSBB, yakni Kota Bogor, Bupati Bogor, Depok, Bupati Bekasi dan Bupati Bekasi. . Gubernur, umumnya dikenal sebagai Kang Emil (Kang Emil), kemudian menjelaskan bahwa model PSBB DKI Jakarta disimulasikan secara singkat di kelima wilayah.

Baca: Masalah Corona, Ridwan Kamil: Jika disiplin tidak diikuti, situasi baru akan kembali normal pada akhir tahun