Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Komite Ketiga Dewan Perwakilan Rakyat mengingatkan pemerintah bahwa dalam pemotongan anggaran beberapa departemen / lembaga terkait dengan pengelolaan virus korona atau co-19, ia harus bertindak secara proporsional. Sahroni mengatakan dalam pernyataannya di Jakarta bahwa selama pandemi Covid-19, ini harus dilakukan dengan benar dan benar.

“Agar pengurangan yang ada proporsional dan proporsional.”, Senin (13/4/2020). Politisi partai -NasDem mengutip pemotongan anggaran Jaksa Agung sebesar 1 triliun rupee dari 7 triliun menjadi 6 triliun.

Baca: “Pembaruan Dunia Corona”, 13 April 2020 pukul 14.00 WIB: Ada 1,8 juta kasus tembus, dan 427.806 kasus telah disembuhkan. Di sisi lain, anggarannya dari 10 triliun Mahkamah Agung rupee telah berkurang sebesar Rs 400 crore.

“Ini yang saya maksud, itu harus proporsional. Anggaran Mahkamah Agung lebih besar dari anggaran Jaksa Agung, tetapi” pengurangannya bahkan lebih kecil “, kata Saloni. — Saloni juga merupakan negara bagian Salah satu anggota Republik Rakyat Demokratik Kanada, dia mengatakan bahwa atas dasar ini, kebijakan pemerintah harus dipertimbangkan kembali karena kedua lembaga tersebut adalah instrumen hukum Indonesia.

“Oleh karena itu, tidak akan ada ketidakseimbangan dalam pemotongan anggaran, jadi Ini tidak proporsional, “kata Sahroni.