Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sumber Daya Manusia (Menaker) Ida Fauziyah mengimbau seluruh perusahaan menjadikan kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai langkah terakhir.

Menaker mengimbau perusahaan untuk melakukan berbagai upaya dan tindakan lain untuk menghindari PHK. Karena Covid -19. “Situasi dan kondisinya sangat sulit. Namun kini saatnya pemerintah, pengusaha, dan pekerja bekerja sama untuk mencari solusi mengatasi guncangan Covid-19,” kata Menaker Ida saat memimpin rapat paripurna conference call National Institutes. Rapat Kerja Sama Tripartit (LKS) digelar di Jakarta pada Rabu (04/08/2020). — Baca: “Corona Latest News” 9 April: 1,5 juta orang di seluruh dunia terkena Covid-19, dan 331.000 sudah pulih-pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan yang bisa dijadikan acuan. Ini termasuk mengurangi gaji dan fasilitas untuk karyawan senior (seperti manajer dan manajer), mengurangi shift kerja, membatasi / menghilangkan lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, dan memecat atau memutar pekerja. Langkah lain yang dapat diambil adalah tidak memperpanjang kontrak pekerja yang kontraknya berakhir dan / atau tidak memberikan pensiun bagi mereka yang memenuhi persyaratan.

Baca: Kombes RI Konsumsi Vitamin Ini Selama Isolasi – “Alternatifnya harus didiskusikan dengan SP / SB atau perwakilan pekerja / pekerja terkait dulu,” ujarnya. Menurut data dari Kementerian Tenaga Kerja, per 7 April 2020, dampak pandemi Covid-19, PHK dan PHK di departemen formal adalah 39.977 perusahaan, dan jumlah pekerja / pekerja / pekerja adalah 1.010.579. Ada 137.489 pekerja / pekerja di 137.224 perusahaan dan pekerja surplus di 22.753 perusahaan.

Jumlah usaha dan pekerja yang terkait dengan sektor informal adalah 34.453 perusahaan dan jumlah pekerja 189.452. Ada mengatakan: “‘Jumlah total pekerja yang diberhentikan oleh perusahaan di tempat lain, jumlah total pekerja yang dipecat oleh 74.430 perusahaan adalah 1.200.031,” kata Ida.