Reporter Tribunnews.com Danang Triatmojo – Jakarta TRIBUNNEWS.COM melaporkan – Kantor Tenaga Kerja dan Migrasi Jakarta memeriksa 1.019 perusahaan dari 14 April hingga Jumat (5 Mei 2020). Setelah inspeksi aktif, 176 perusahaan ditemukan telah melanggar PSBB dan dipaksa untuk tutup.

Andri Yansyah, kepala urusan manusia dan imigrasi, mengatakan setelah mengkonfirmasi Jumat lalu (8/5/5/2020): “176 Perusahaan dibekukan. ”— Baca: Awal pandemi Covid-19, Tanggapan Duta Besar Tiongkok untuk Retno Masudi, Tanggapan atas Kebijakan Organisasi Kesehatan Dunia-Sekitar 44 perusahaan di Jakarta Barat, 23 di Jakarta Timur, Jakarta 33 perusahaan tersebar secara geografis di Jakarta utara, 31 di Jakarta pusat, dan 45 di Jakarta selatan.

Selain itu, di Pergub 33 Tahun 2020, 600 perusahaan (75.019 pekerja) dikecualikan, dan perusahaan-perusahaan ini telah menerima peringatan untuk tidak menerapkan perjanjian kesehatan dengan benar. -Lalu, untuk alasan yang sama, 243 perusahaan (41.948 pekerja) yang tidak dikecualikan tetapi disahkan oleh Departemen Perindustrian harus diperingatkan.

Bacaan: 123 WNI ABK MV Ocean Quantum dan MV Wind Spirit melakukan tes swab dan karantina

Untuk informasi terkait, Peraturan Gubernur DKI No. 33, 2020, Pasal 10 menjelaskan 11 kegiatan industri yang diizinkan masuk Berjalan ketika PSBB mulai berlaku.

Selama PSBB, jenis-jenis perusahaan berikut diizinkan untuk melakukan bisnis.

1. Kesehatan;

2. Makanan / makanan / minuman;

3. Energi;

4. Teknologi komunikasi dan informasi;

5. Keuangan; — -6 Logistik;

7. Perhotelan;

8. Konstruksi;

9. Industri strategis;

10. Layanan dasar, layanan publik, dan industri didefinisikan sebagai objek nasional penting dan objek tertentu;

11. Kebutuhan harian.