Ketua TRIBUNNEWS.COM-MPR Jakarta menghormati beberapa peraturan pemerintah yang mengikuti Keputusan No. 1 tahun 2020 (Perppu), yang berkaitan dengan kebijakan keuangan nasional dan stabilitas sistem keuangan (covid-19) yang mengatur virus korona. Menurut Arsul Sani, Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Indonesia, persidangan adalah hak hukum warga negara.

“Setelah Perppu terbit, banyak kalangan masyarakat sipil yang mempertanyakan hal ini, namun sebaliknya, ada yang menggugat Mahkamah Konstitusi. Tentu harus kita hormati karena itu hak Jumat (5/8/2020). Assur diumumkan dalam dialog nasional berjudul “Penanggulangan terhadap Covid-19 dalam empat pilar.” – Baca: Seorang wanita di “Bogor” melaporkan bahwa suaminya diam-diam mengubur seseorang di Rumah Kemudian

Arsul memahami banyak faktor dalam mengejar Perppu karena dia tidak memperhatikan rincian anggaran.

Arsul mengatakan bahwa ini adalah salah satu dari banyak hal yang luar biasa, dan Peppu mengalahkan DPR dalam anggaran

“Persoalan yang menjadi masalah terkait dengan ditinggalkannya kewenangan DPR di bidang anggaran oleh banyak pihak kontraktor. Di bidang anggaran, APBN ditentukan dari awal pembahasan hingga nanti,” kata Azul.

Baca: Tiga minggu lagi, Lady Gaga dan BLACKPINK akan merilis lagu duetnya

Arsul menambahkan bahwa MPR juga mengirimkan sumbangan kepada Presiden Jokowi untuk membuat Pepp Itu tidak bertentangan dengan Konstitusi. -Namun, pendapat yang diberikan tidak teknis atau mengikat.

“MPR juga menyatakan pandangannya dengan cara yang konstruktif, karena Perppu telah dirilis, oleh karena itu, DPR nanti akan Kami juga akan mengomunikasikan pendapat tentang penerapannya. Regulasi harus lebih baik. Hal ini juga telah diperbaiki melalui mekanisme amandemen hukum yang berlaku. Demikian contoh pandangan MPR yang kita lihat.