JAKARTA TRIBUNNEWS.COM – Komite IX Front DPR Kurniasih Mufidayati (Kurniasih Mufidayati) mengatakan bahwa untuk memperingati Hari Buruh 2020 dan kondisi ekonomi yang sangat sulit yang disebabkan oleh pandemi covid-19. — Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk tidak terus membahas Undang-Undang Hak Cipta Pekerja (UU Komprehensif) dengan memaksa pekerja untuk terus bekerja.

Menurut Mufidah, selama pandemi global Covid-19, para pekerja layak mendapatkan berbagai bantuan.

Baca: Bayi perempuan yang ditemukan di belakang sebuah rumah kosong di Bali, gonggongan anjing menjadi petunjuk

“Tapi apa yang terjadi, para pekerja menghadapi ancaman PHK, THR tidak dibayar, gaji. PHK dan serangkaian Berita buruk lainnya, “katanya. Mufida mengatakan kepada wartawan, Jumat (20/5/20). Mufida mengingatkan pemerintah untuk tidak menambah beban kerja pekerja dengan terus memaksa orang untuk membahas RUU komprehensif.

Lihat prosedur WC yang disengketakan. t, diperkirakan 5,6 juta pekerja terkena dampaknya.

Membaca: Karena penolakan warga, isolasi diri di hutan, keluarga yang tinggal di gudang.

Mengacu pada data dari pemerintah provinsi DKI di Jakarta, 3.921 perusahaan terpengaruh dan total 1.057.952 pekerja terpengaruh. Mufida menambahkan bahwa tahun ini pekerja telah mengalami serangkaian kesulitan, dari PHK hingga kurangnya dana bertahan hidup.

Baca: Pesawat militer Turki mengirim peralatan medis batch kedua di Amerika Serikat

Di negara-negara asing, pekerja migran Indonesia (PMI) juga mengalami pengalaman yang sama, seperti PMI Malaysia.

“Oleh karena itu, jelas bukan langkah bijak untuk bersikeras membahas tagihan selimut lagi,” kata Mufida.

Mufida menekankan sikap semua faksi bahwa PKS tidak akan terus berpartisipasi dalam pembentukan kelompok kerja. Selama itu adalah RUU kerja yang dibahas saat pandemi. Dia menyimpulkan: “Selama pandemi ini, pemerintah dan Republik Demokratik juga harus menerapkan prioritas lain. Alih-alih mencari peluang untuk meloloskan” UU Hak Cipta “yang ditentang oleh UU Hak Cipta Kerja.”